PBB dan sekutu memperingatkan pelanggaran HAM berat di Kordofan Utara; mendesak tekanan maksimal terhadap RSF dan SAF agar tidak menyakiti warga sipil.
Sebuah koalisi internasional negara-negara telah memperingatkan di Dewan Hak Asasi Manusia PBB bahwa Pasukan Dukungan Cepat (RSF) paramiliter Sudan dapat segera meningkatkan serangan mereka ke kota pusat el-Obeid.
Pernyataan yang disampaikan oleh Norwegia ini dipresentasikan atas nama Koalisi untuk Pencegahan Kebrutalan dan Keadilan bagi Sudan, yang terdiri dari Inggris, Kanada, Perancis, Jerman, Irlandia, Belanda dan Sierra Leone, dan mereka juga di gabungi oleh 21 negara lainnya.
Cerita Rekomendasi
Daftar 3 item
akhir daftar
“Kami sangat prihatin dengan risiko mendesak atas kekejaman dan pembunuhan terencana di Sudan,” demikian peringatan pernyataan itu pada Kamis, seraya menambahkan bahwa sekitar 500.000 warga sipil “berisiko menjadi korban kekejaman skala besar.”
El-Obeid adalah salah satu kota terbesar di Sudan dan ibu kota negara bagian Kordofan Utara, tempat pertempuran paling sengit dalam beberapa bulan terakhir dari perang yang telah mengungsikan hampir 14 juta orang, memicu gelombang pertumpahan darah etnis, serta menyebarkan kelaparan dan penyakit.
Koalisi negara-negara tersebut mendesak semua pihak untuk memberikan tekanan maksimal kepada RSF dan musuh-musuhnya, Angkatan Bersenjata Sudan (SAF), untuk mencegah kekejaman dan melindungi warga sipil. Mereka juga menegaskan kembali perlunya akses kemanusiaan tanpa halangan.
“Sepuluh hari berturut-turut serangan drone telah menewaskan sedikitnya 50 warga sipil di seluruh El Obeid dan Kordofan Utara, serta menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur sipil,” lanjut pernyataan itu.
“Laporan kredibel yang tersebar luas tentang kekerasan yang ditargetkan secara etnis, termasuk kekerasan seksual dan berbasis gender, sangat tercela,” tambahnya.
Setelah lebih dari tiga tahun perang di Sudan, tentara Sudan menguasai wilayah tengah dan timur, sementara RSF telah memperkuat kendalinya atas Darfur di barat. Kedua belah pihak bertempur memperebutkan wilayah luas Kordofan yang terletak di antaranya, yang penting bagi sektor pertanian.
Pada bulan Oktober, RSF menguasai el-Fasher, sebuah kota besar di wilayah Darfur. Kota yang dilanda kelaparan ini, yang pernah menjadi rumah bagi sekitar satu juta orang, telah dikepung selama 18 bulan sebelum serangan final RSF dimulai pada 25 Oktober.
‘Playbook ini sudah pernah kita saksikan’
Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, juga mengeluarkan peringatan tegas bahwa serangan yang akan terjadi berpotensi melanggar hukum internasional, dan memperingatkan bahwa penduduk di el-Obeid selama lebih dari 18 bulan telah mengalami kondisi seperti pengepungan.
“Playbook ini sudah pernah kita saksikan sebelumnya. Kami tidak bisa membiarkan pengulangan kekejaman yang dapat dicegah seperti yang kami dokumentasikan di al-Fasher dan kamp pengungsi Zamzam, Darfur Utara, tahun lalu,” kata Turk dalam pernyataan pada Kamis.
“Biarkan ini menjadi peringatan keras bagi dunia tentang bencana hak asasi manusia yang akan datang dan situasi kemanusiaan yang memburuk. Negara-negara yang memiliki pengaruh memiliki kewajiban untuk menggunakannya sekarang guna menghentikan kegilaan ini,” tambahnya.
AS dan kelompok hak asasi manusia telah menuduh RSF melakukan genosida terhadap di Darfur Barat selama konflik tersebut, sebagai perpanjangan dari kekerasan berkepanjangan yang berakar dari sengketa tanah.
RSf telah membantah bertanggung jawab atas pembunuhan bermotif etnis dan mengatakan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran akan dimintai pertanggungjawaban.
“Rakyat Sudan membutuhkan perdamaian – langkah-langkah mendesak harus diambil untuk melindungi warga sipil dan mencegah kekejaman lebih lanjut, termasuk kekerasan seksual, serta pengungsian lebih lanjut dan penderitaan warga sipil,” desak Turk.