Lebih dari 1.200 orang telah ditangkap sejak protes dimulai awal pekan ini, menurut pernyataan pemerintah.
Pemerintah Angola menyatakan setidaknya 22 orang tewas dan 197 lainnya luka-luka dalam kekerasan yang pecah selama protes menentang kenaikan harga bahan bakar pekan ini.
Kerusuhan meletus pada Senin saat asosiasi taksi minibus menggelar mogok tiga hari menentang keputusan pemerintah menaikkan harga solar sepertiga, sebagai bagian dari upaya mengurangi subsidi mahal dan menguatkan keuangan publik.
Penjarahan, vandalisme, dan bentrokan dengan polisi bermula di ibu kota, Luanda, lalu menyebar ke enam provinsi lain.
Tembakan sporadis terdengar di Luanda dan beberapa kota lain pada Senin dan Selasa saat massa menjarah toko dan bentrok dengan aparat.
Kabinet Presiden João Lourenço rapat pada Rabu untuk membahas situasi keamanan dan respons polisi.
Pernyataan kepresidenan menyebut ada 22 korban jiwa, 197 luka-luka, dan 1.214 penangkapan. Sebanyak 66 toko dan 25 kendaraan dirusak, serta sejumlah supermarket dan gudang dijarah.
Pernyataan itu menambahkan bahwa militer dikerahkan untuk memulihkan ketertiban karena kerusuhan "memicu suasana tidak aman yang meluas".
Menteri Dalam Negeri Manuel Homem menyebut salah satu dari 22 korban tewas adalah polisi.
Jalanan Luanda tegang dan sepi pada Rabu, meski ada antrean di beberapa SPBU dan toko. Pasukan keamanan berjaga ketat.
Banyak toko masih tutup, tapi transportasi umum perlahan beroperasi lagi setelah mogok dua hari.
Saat gelombang protes terbaru dimulai dua pekan lalu, Human Rights Watch menuduh polisi menggunakan kekerasan berlebihan terhadap aksi yang sebagian besar damai. Kelompok HAM AS itu menyebut polisi sembarangan menembakkan gas air mata dan peluru karet serta memukuli demonstran.
Sejak 2023, Angola secara bertahap menghapus subsidi bahan bakar—langkah yang didorong IMF—setelah kenaikan harga BBM sebelumnya juga memicu protes berdarah.
Pemerintah sering dituding menindak protes dengan keras untuk membungkam kritik di Angola, negara kaya minyak di pesisir Atlantik Afrika yang telah dikuasai partai MPLA selama 50 tahun sejak merdeka dari Portugal pada 1975.
Dalam pernyataan bersama Rabu, partai oposisi UNITA dan Bloco Democrático menyebut Angola mengalami "krisis ekonomi dan sosial parah" akibat kebijakan pemerintah yang "terlepas dari realitas negara".
Menurut menteri keuangan, subsidi tahun lalu mencapai 4% dari PDB.