Pada tanggal 1 April, sebuah pengadilan di Inggris dijadwalkan untuk memutuskan suatu persidangan penting yang dapat mendefinisikan batas-batas protes massal di Britania Raya. Ben Jamal, direktur Palestine Solidarity Campaign, dan Chris Nineham, wakil ketua Stop the War Coalition, sama-sama didakwa melanggar Undang-Undang Ketertiban Umum (Public Order Act) 1986 karena mengorganisir demonstrasi pro-Palestina di London pada 18 Januari 2025, yang dijatuhi syarat-syarat tertentu oleh kepolisian.
Minggu lalu, Hakim Daniel Sternberg menolak untuk membatalkan kasus tersebut, meskipun bukti yang diberikan oleh pengacara pembela, Mark Summers, menunjukkan bahwa para pemrotes tidak melanggar syarat-syarat yang diberlakukan, dan juga tidak memiliki niat untuk melanggarnya. Persidangan ini dilihat sebagai indikasi lain dari menyusutnya ruang gerak bagi penyampaian pendapat yang berbeda secara bebas di Inggris.
Pemolisian yang Terpolitisasi
Proses persidangan terhadap Jamal dan Nineham mengungkap hubungan yang luar biasa erat antara Kepolisian Metropolitan London dengan kelompok-kelompok Zionis. Ini mencakup penerimaan rekomendasi dari kelompok-kelompok tersebut oleh polisi mengenai rute demonstrasi gerakan Palestina.
Dalam negosiasi antara para pemimpin protes dan polisi sebelum demonstrasi 18 Januari, polisi pada prinsipnya telah menyetujui pembentukan demonstrasi di luar markas besar BBC di London pusat, yang letaknya dekat dengan Sinagog Pusat. Para pemrotes sebelumnya pernah berkumpul di sana sebelumnya dan sangat ingin melakukannya lagi untuk menyoroti bias pro-Israel dari BBC.
Selama persidangan, terungkap bahwa komandan polisi Adam Slonecki menerima surat dari Jewish Leadership Council (JLC), yang mengancam akan melakukan judicial review jika ia gagal memberlakukan syarat-syarat terhadap protes tersebut. Slonecki juga telah mengadakan serangkaian pertemuan dengan berbagai kelompok pro-Israel setelah menerima surat itu.
Pada 20 Desember, ia bertemu dengan para organisator protes dan menjelaskan – tanpa memberikan bukti atau menyebutkan pertemuan-pertemuan yang telah terjadi – bahwa demonstrasi-demonstrasi tersebut menimbulkan “dampak kumulatif” berupa gangguan serius terhadap cara hidup Yahudi, dan bahwa para pemrotes dilarang untuk berpawai di sekitar BBC.
Pada akhirnya, polisi hanya mengizinkan protes statis pada 18 Januari, di Whitehall. Dalam pidato yang dirangkai dengan hati-hati pada hari itu, Jamal mengumumkan dari atas panggung bahwa sebuah delegasi kecil pemrotes akan berjalan menuju BBC untuk meletakkan bunga sebagai tanda penghormatan bagi mereka yang tewas di Gaza. Jika dicegah, mereka akan meletakkan bunga di kaki polisi dan membubarkan diri. Polisi menuduh bahwa pidato Jamal tersebut merupakan hasutan untuk melanggar syarat-syarat yang berlaku.
Nyatanya, sementara para pemrotes menunggu keputusan polisi tentang di mana bunga-bunga boleh diletakkan, Nineham ditangkap dengan kekerasan.
Pembelaan berargumen bahwa polisi secara tidak semestinya dipengaruhi tekanan pro-Israel menjelang demonstrasi dan gagal memfasilitasi hak untuk memprotes. Fakta bahwa komandan polisi tidak berupaya untuk bertemu dengan bagian komunitas Yahudi yang pro-Palestina mengukuhkan dugaan bias kepolisian.
Pembatasan Protes yang Semakin Meningkat
Persidangan Jamal dan Nineham harus dilihat dalam konteks upaya-upaya yang semakin gencar oleh pemerintahan Inggris yang berturut-turut untuk membatasi hak kebebasan berekspresi dan berkumpul.
Pada 2022, Parlemen Inggris menyetujui Undang-Undang Kepolisian, Kejahatan, Penjatuhan Hukuman, dan Pengadilan (Police, Crime, Sentencing and Courts Act), yang memperluas kewenangan polisi untuk memberlakukan syarat berdasarkan lokasi dan skala protes, serta tingkat kebisingan. Undang-undang ini dianggap sebagai penghinaan terhadap kebebasan sipil, sebagian karena ia mengikuti logika yang bergantung pada persepsi polisi tentang risiko alih-alih dampak nyata.
Pada 2023, Partai Konservatif mengajukan amendemen untuk memperkuat Undang-Undang Ketertiban Umum 1986, yang tetap menjadi undang-undang utama untuk mengatur protes di negara itu. Undang-Undang Ketertiban Umum 2023 memberikan kewenangan yang lebih besar kepada polisi untuk mencegah protes yang dianggap mengganggu – dengan definisi gangguan yang samar-samar – dan mencakup pembatasan preventif terhadap kebebasan berkumpul dan berserikat.
Kedua undang-undang ini secara luas dikritik karena efek ‘mendinginkan’ bagi masyarakat yang hendak menjalankan hak demokratis yang sah untuk memprotes.
Juga pada 2023, Menteri Dalam Negeri saat itu, Suella Braverman, berusaha mendorong peraturan untuk menurunkan ambang batas dari apa yang dianggap “gangguan serius”, namun ini dibatalkan oleh Pengadilan Banding pada 2025, yang memutuskan bahwa pemerintah telah melampaui kewenangannya.
Kini pemerintahan Partai Buruh – sejalan dengan Konservatif – berupaya lebih memperluas diskresi polisi dalam pengaturan protes melalui Rancangan Undang-Undang Kejahatan dan Kepolisian (Crime and Policing Bill), yang salah satu unsurnya adalah mengelola “dampak kumulatif”.
Lebih dari 100 anggota parlemen telah menyatakan perlawanan terhadapnya, selain kelompok-kelompok kampanye, karena ia akan membatasi protes berdasarkan frekuensi, bukan perilaku, serta membuat protes lebih bersyarat dan tunduk pada diskresi polisi.
Secara paralel, pemerintah berusaha mengesahkan rancangan undang-undang yang akan memangkas setengah dari jumlah persidangan yang diserahkan kepada juri. Jika undang-undang ini lolos, semakin sedikit kasus terkait protes yang akan mencapai juri, sehingga mengurangi resistensi terhadap hukum-hukum yang tidak populer.
Ini ditambah lagi dengan amendemen yang dibuat tahun lalu terhadap Undang-Undang Terorisme 2000 untuk melarang Palestine Action, menjadikan keanggotaan atau dukungan terhadap organisasi tersebut sebagai tindak pidana dengan hukuman hingga 14 tahun penjara. Ini terjadi setelah sekelompok aktivis Palestine Action – yang dikenal sebagai Filton 24 – menyusup ke pabrik drone Elbit Systems di Bristol untuk memprotes genosida Israel di Gaza. Mereka ditangkap dan ditahan, banyak di antaranya selama lebih dari 18 bulan.
Meskipun mereka baru-baru ini dibebaskan dari dakwaan paling serius, dan organisasi tersebut