Pertemuan Paris: Koalisi Negara-Negara Pendukung Bahas Jaminan Keamanan untuk Ukraina
Para sekutu kunci Ukraina berkumpul di Paris untuk membahas jaminan keamanan bagi Kyiv dalam skenario gencatan senjata dengan Rusia. Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya diplomatik untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung hampir empat tahun melalui sebuah rencana perdamaian yang difasilitasi Amerika Serikat.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy didampingi perwakilan dari 35 negara di ibu kota Prancis pada Selasa tersebut, termasuk 27 kepala negara. Negosiator senior AS Steve Witkoff dan Jared Kushner juga hadir dalam rangka menyusun posisi bersama Ukraina, Eropa, dan AS yang nantinya dapat diajukan kepada Rusia.
Administrasi Presiden Donald Trump dituding telah mengikuti narasi Kremlin dan tuntutan maksimalis Presiden Vladimir Putin untuk mengakhiri perang. Pertemuan kelompok sekutu Ukraina yang dijuluki "koalisi negara-negara yang bersedia" ini merupakan yang terbaru dari serangkaian pertemuan yang dijadwalkan tahun baru ini, seiring intensifikasi upaya diplomatik beberapa pekan terakhir.
Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan optimisme, dengan fokus pada pemberian jaminan keamanan untuk Ukraina guna mencegah agresi Rusia di masa depan jika gencatan senjata disepakati. Namun, prospek kemajuan tidak pasti karena fokus pemerintahan Trump kini beralih ke Venezuela setelah pasukan AS menculik pemimpin Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya pada Sabtu.
Sinyal bahwa Rusia bersedia menerima proposal yang ada juga minim. Isu kepemilikan wilayah tetap menjadi hambatan besar dalam negosiasi, sementara pertempuran di lapangan belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Rusia, yang menguasai sekitar 20 persen wilayah Ukraina, menginginkan kendali penuh atas kawasan Donbas di timur sebagai bagian dari kesepakatan. Donbas terdiri dari dua oblast. Moskwa menguasai seluruh oblast Luhansk, tetapi Kyiv masih memegang bagian signifikan dari oblast Donetsk, di mana pertempuran attritional terus berlanjut.
Zelenskyy berulang kali memperingatkan bahwa menyerahkan wilayah akan membuat Moskwa semakin berani, dan menegaskan tidak akan menandatangani perjanjian damai yang gagal mencegah Rusia melakukan invasi ulang. Menyerahkan tanah Ukraina juga dilarang oleh konstitusi negara.