Sanksi AS terhadap mantan presiden Haiti atas dugaan perdagangan narkoba | Berita Narkoba

Departemen Keuangan AS mengatakan Michel Joseph Martelly ‘menyalahgunakan pengaruhnya’ untuk memfasilitasi perdagangan narkoba ke AS. Amerika Serikat telah memberlakukan sanksi terhadap mantan Presiden Haiti Michel Joseph Martelly atas dugaan perdagangan narkoba, menuduhnya berperan penting dalam memperpanjang krisis yang terus berlanjut di negara itu. Departemen Keuangan AS, dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa, mengatakan Martelly “menyalahgunakan pengaruhnya untuk memfasilitasi perdagangan narkoba berbahaya, termasuk kokain, yang ditujukan untuk Amerika Serikat”. Departemen mengatakan Martelly, yang menjabat sebagai presiden negara Karibia antara 2011 dan 2016, juga bekerja sama dengan pengedar narkoba Haiti, mensponsori beberapa geng, dan terlibat dalam pencucian hasil narkoba ilegal. “Tindakan hari ini terhadap Martelly menekankan peran signifikan dan destabilisasi yang dia dan elit politik korup lainnya mainkan dalam memperpanjang krisis terus-menerus di Haiti,” kata Wakil Sekretaris di bawah Departemen Keuangan AS untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan Bradley Smith dalam pernyataan itu. “Amerika Serikat, bersama mitra internasional kami, berkomitmen untuk mengganggu mereka yang memfasilitasi perdagangan narkoba, korupsi, dan aktivitas ilegal lainnya yang memicu kekerasan geng yang mengerikan dan ketidakstabilan politik.” Tindakan hari Selasa membekukan aset AS Martelly dan umumnya melarang warga Amerika berurusan dengannya. Ini mencerminkan langkah serupa dari pemerintah Kanada, yang memberlakukan sanksi pada tahun 2022 terhadap Martelly dan dua mantan perdana menteri lainnya, menuduh mereka mengambil keuntungan dari geng bersenjata. Haiti, negara termiskin di Amerika, telah lama dilanda kekerasan geng, tetapi kondisi secara tajam memburuk pada bulan Februari, ketika kelompok bersenjata memaksa pengunduran diri Perdana Menteri saat itu Ariel Henry. Kelompok kriminal menguasai sekitar 80 persen dari ibu kota Port-au-Prince, dengan penduduk mengatakan bahwa mereka menghadapi ancaman pembunuhan, pemerkosaan, dan penculikan untuk tebusan. Ratusan polisi dari Kenya telah dikerahkan ke Haiti, sebagai bagian dari upaya internasional untuk membawa stabilitas ke negara yang dilanda kekacauan politik, sosial, dan ekonomi. Perang geng telah mengungsikan lebih dari 578.000 orang Haiti, sementara hampir 5 juta – hampir separuh dari populasi 11,7 juta – menghadapi kelaparan akut, dengan 1,6 juta dari orang-orang tersebut berisiko kelaparan, kata Perserikatan Bangsa-Bangsa.

MEMBACA  Wakil Presiden membuka pasar yang direnovasi di Tanjungpinang, Kepulauan Riau