Di dinding kantor Liga Demokrat Sosial, karakter Mandarin untuk “kebebasan” dirajut dari slip pengadilan.
Anggota partai bergantian berbicara lewat mikrofon yang terhubung ke pengeras suara. Mereka berdiri di depan spanduk bertuliskan “lebih baik jadi abu daripada debu” dalam aksara Tionghoa. Didirikan hampir 20 tahun lalu, partai ini dikenal sebagai kelompok protes terakhir di Hong Kong.
“Garis merah sekarang ada di mana-mana,” kata Chan Po Ying, ketua partai, kepada BBC.
“Keputusan kami bubar karena tekanan yang sangat besar.”
Dia menambahkan bahwa segala hal di Hong Kong telah dipolitisasi, dan dia tidak berwenang menjelaskan lebih rinci alasannya.
Partai ini adalah partai oposisi besar ketiga yang bubar tahun ini di Hong Kong. Kelompok yang dikenal lewat protes jalanan itu menyatakan keputusan ini diambil setelah “pertimbangan matang” untuk menghindari “konsekuensi” bagi anggotanya.
Pengumuman pembubaran ini muncul beberapa hari jelang peringatan lima tahun undang-undang keamanan nasional yang diterapkan Beijing. Partai mengaku tidak bisa menjabarkan alasan waktu penutupannya, tapi menyebut menghadapi “tekanan hebat.”
“Selama 19 tahun ini, kami bertahan dalam konflik internal dan hampir seluruh pimpinan dipenjara, sambil menyaksikan tergerusnya masyarakat sipil, hilangnya suara akar rumput, merajalelanya garis merah, serta penindasan keras terhadap perbedaan pendapat,” bunyi pernyataan mereka.
Otoritas menyatakan UU Keamanan Nasional diperlukan untuk memulihkan ketertiban setelah setahun protes kerap kekerasan di 2019. Namun lima tahun kemudian, kritikus menyatakan UU itu dipakai untuk melumpuhkan oposisi politik.
Pada Juni, seorang pejabat Tiongkok mengklaim kekuatan asing masih campur tangan di kota itu.
“Kita harus sadar bahwa elemen anti-Tiongkok dan perusak Hong Kong masih kejam dan mengembangkan berbagai bentuk perlawanan halus,” ujar Xia Baolong dalam pidato.
UU Keamanan Nasional mengkriminalisasi tuduhan seperti subversi. Pada 2024, Hong Kong mengesahkan UU Keamanan Nasional lokal bernama Pasal 23, yang melarang kejahatan seperti hasutan dan pengkhianatan. Kini, sebagian besar oposisi politik Hong Kong telah kabur atau ditahan.
“Menjalankan partai politik sudah tidak aman. Hak-hak politik hampir hilang seluruhnya di Hong Kong,” kata wakil ketua Dickson Chau kepada BBC.
Pada 12 Juni, tiga anggota didenda pengadilan karena menggantung spanduk di tenda jalanan saat mengumpulkan dana publik tanpa izin.
Kritikus mengatakan kelompok oposisi menghadapi persekusi politik. Chau menyebut rekening bank partai ditutup pada 2023. Dalam lima tahun terakhir, enam anggota partai dipenjara.
“Tempat tanpa partai politik yang bermakna akan membuat orang lupa sekuat apa mereka jika bersatu dan bersuara bersama,” kata Chau.
“Kalau tidak berbuat apa-apa, untuk apa ada di Hong Kong?”
Dia mengkhawatirkan meski tidak aktif berpolitik, tetap bisa jadi target polisi dan dipaksa meninggalkan Hong Kong oleh otoritas.
“Sebagai warga, masa depan sangat sulit. Menjalankan hak sebagai warga pun susah. Bukan cuma politisi atau aktivis, rakyat biasa juga harus berpikir ulang,” ujarnya.
“Ini dilema tak terduka di Hong Kong hanya karena jadi aktivis,” tambahnya.