Presiden Gustavo Petro berusaha menggelar referendum, langkah yang menurut oposisi melanggar konstitusi.
Dewan Negara Kolombia telah menunda dekrit Presiden Gustavo Petro yang bertujuan memanggil referendum tentang reformasi ketenagakerjaan, karena kurangnya otorisasi dari Senat.
Langkah ini pada Rabu terjadi setelah Petro pekan lalu mengesampingkan oposisi legislatif dan menandatangani dekrit untuk mengajak pemilih ke bilik suara pada Agustus guna memutuskan reformasi tersebut.
Paket kebijakan ini mencakup ketentuan jam kerja siang hari delapan jam, upah akhir pekan dan hari libur yang lebih tinggi, serta kontribusi jaminan sosial wajib bagi pengemudi aplikasi pengiriman—kebijakan sosial kunci yang diperjuangkan pemimpin sayap kiri ini.
Sebagian besar reformasi sosial dan ekonomi yang dijanjikan Petro—terpilih pada 2022 dengan janji memperbaiki ketimpangan berabad-abad di negara Andean itu—telah ditolak oleh legislator.
Dekrit ini memicu kritik dari oposisi, yang berpendapat bahwa dekrit Petro melanggar Konstitusi Politik Kolombia dan merusak pemisahan kekuasaan tiga cabang pemerintahan.
Menurut hukum Kolombia, Senat harus memutuskan kelayakan referendum. Jika digelar, setiap langkah harus disetujui mayoritas minimal 13,5 juta pemilih—sepertiga daftar pemilih Kolombia—agar sah.
Lawan politik juga menyebut referendum yang mahal ini sebenarnya bertujuan mendongkrak partai Petro menjelang pemilu 2026, saat ia tak dapat mencalonkan diri kembali.
Meski gagal menggelar referendum, Senat pada Selasa menyetujui versi revisi RUU reformasi ketenagakerjaan setelah debat panjang, dengan 57 suara mendukung dan 31 menolak.
Senat sebelumnya menolak RUU ini pada April, tapi dihidupkan kembali setelah Petro mengancam akan mendeklarasikan referendum untuk mengajukannya ke publik.
Kepresidenan menyebut RUU ini sebagai “langkah bersejarah menuju pekerjaan layak” dalam unggahan di X yang dibagikan Petro.
Protes baru-baru ini digelar di ibukota Bogota dan kota besar lain oleh pendukung Petro, yang menyuarakan dukungan bagi reformasi ketenagakerjaannya.
Kolombia masih terguncang oleh serangan bom di barat daya yang menewaskan tujuh orang serta upaya pembunuhan terhadap senator oposisi konservatif dan calon presiden, Miguel Uribe Turbay, yang memicu kekhawatiran negara akan kembali ke masa kelam pembunuhan dan kekerasan berkepanjangan.