Presiden Cyril Ramaphosa menyatakan militer akan berkolaborasi dengan kepolisian untuk menanggulangi ‘perang geng’ yang mengancam ‘demokrasi kita’.
Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa mengatakan akan mengerahkan tentara untuk bekerja sama dengan polisi guna menangani tingginya tingkat kekerasan geng dan kejahatan lain di negara tersebut.
Ramaphosa menyatakan pada Kamis bahwa ia telah memerintahkan pimpinan kepolisian dan angkatan bersenjata untuk menyusun rencana tentang di mana “pasukan keamanan kita akan ditempatkan dalam beberapa hari mendatang di Western Cape dan Gauteng untuk menangani kekerasan geng dan penambangan ilegal”.
Rekomendasi Cerita
list of 4 items
end of list
“Kejahatan terorganisir kini menjadi ancaman paling langsung terhadap demokrasi, masyarakat, dan pembangunan ekonomi kita,” ujar presiden dalam pidato tahunan keadaan bangsa.
“Anak-anak di Western Cape terjebak dalam baku tembak perang geng. Warga diusir dari rumah mereka oleh penambang ilegal di Gauteng,” katanya kepada Parlemen.
“Saya akan mengerahkan Angkatan Pertahanan Nasional Afrika Selatan untuk mendukung kepolisian,” tegasnya.
Afrika Selatan memiliki salah satu tingkat pembunuhan tertinggi di dunia, dengan sekitar 60 kematian setiap hari yang melibatkan perang antar geng narkoba di wilayah Cape Town dan penembakan massal terkait penambangan ilegal di provinsi Gauteng, Johannesburg.
Pemimpin Afrika Selatan itu menyebut langkah lain memerangi kejahatan termasuk merekrut 5.500 polisi dan meningkatkan intelijen sambil mengidentifikasi sindikat kejahatan prioritas.
“Biaya kejahatan diukur dari nyawa yang melayang dan masa depan yang terampas. Juga dirasakan dalam rasa takut yang merasuki masyarakat serta keengganan dunia usaha untuk berinvestasi,” kata Ramaphosa.
Sindikat Kejahatan
Menurut otoritas, senjata api adalah alat yang paling umum digunakan di Afrika Selatan, dan senjata ilegal dipakai dalam banyak kejahatan, meski aturan kepemilikan senjata di negara itu ketat.
Otoritas Afrika Selatan juga lama berjuang mencegah geng penambang memasuki sekitar 6.000 tambang yang tutup atau terlantar di negara kaya emas ini untuk mencari sisa cadangan.
Pemerintah menyatakan para penambang, yang disebut “zama zamas” atau “pelaku hustling” dalam bahasa Zulu, biasanya adalah warga negara asing bersenjata tanpa dokumen yang terlibat dalam sindikat kejahatan.
Pada 2024 saja, Afrika Selatan kehilangan emas senilai lebih dari $3 miliar akibat perdagangan tambang ilegal, menurut otoritas.
Krisis Air dan Tanggung Jawab
Ramaphosa juga mengatakan otoritas akan menuntut pejabat municipial yang gagal menyediakan air ke komunitas di mana kekurangan merupakan salah satu isu utama yang membuat sebagian besar pemilih marah.
“Pemadaman air adalah gejala sistem pemerintahan lokal yang tidak berfungsi,” kata presiden mengenai krisis air yang memburuk akibat iklim yang mengering dan kegagalan konsisten dalam memelihara pipa air.
“Kami akan meminta pertanggungjawaban mereka yang lalai menyediakan air bagi rakyat kita,” ujarnya.
Warga kota terbesar, Johannesburg, mengadakan protes sporadis pekan ini setelah keran air kering di beberapa lingkungan selama lebih dari 20 hari.
Pandangan Global dan Tantangan Dalam Negeri
Ramaphosa juga menyoroti “negara-negara kuat” yang menjalankan “dominasi dan pengaruh atas negara kurang berdaya” dan menyatakan rakyat Afrika Selatan tidak dapat menganggap diri “bebas” “selama rakyat Palestina, Kuba, Sudan, Sahara Barat, dan lainnya menderita akibat pendudukan, penindasan, dan perang”.
Ramaphosa, yang menjadi kepala negara pada 2018, memimpin pemerintahan koalisi pertama Afrika Selatan sejak Juni 2024, ketika ANC kehilangan mayoritas parlementer untuk pertama kalinya sejak mengakhiri apartheid 30 tahun sebelumnya.
Koalisi, yang mencakup Aliansi Demokratik yang pro-bisnis, telah membantu memulihkan kepercayaan terhadap ekonomi terbesar di Afrika ini.
Namun, pengangguran luas dan persisten belum membaik, dan pemerintah berada di bawah tekanan untuk membuktikan mampu meningkatkan pelayanan publik.