Raksasa e-dagang Alibaba telah melancarkan tuntutan hukum berisiko tinggi terhadap pemerintah AS, menggugat untuk dikeluarkan dari daftar hitam Pentagon yang mengklaim perusahaan itu terkait dengan militer China.
Departemen Pertahanan AS (DoD) menyatakan bahwa karena Alibaba mematuhi regulator teknologi China, perusahaan itu secara efektif merupakan sayap dari militer.
Dalam gugatan yang diajukan di pengadilan federal California, Alibaba membantah, dengan mengklaim bahwa penetapan tersebut “tidak memiliki dasar fakta maupun hukum.”
Tantangan ini muncul setelah Pentagon baru-baru ini memperluas dafta hitam perusahaan yang tidak akan dapat diajak bekerja sama mulai akhir bulan ini, termasuk nama-nama besar teknologi seperti Baidu, BYD, dan Nio.
Departemen pertahanan memasukkan Alibaba ke dalam apa yang disebut daftar 1260H, dengan alasan bahwa perusahaan tersebut adalah “kontributor fusi militer-sipil bagi basis industri pertahanan China” karena keterkaitan regulasinya dengan Beijing.
Namun, Alibaba membantah argumen itu, dengan mengatakan tidak ada satu pun anggota dewan independennya yang memiliki afiliasi militer.
Setiap perusahaan multinasional yang beroperasi di China—termasuk perusahaan Amerika—harus mengikuti aturan lokal yang persis sama, demikian dicatat oleh perusahaan.
Platformnya, kata Alibaba, dibangun untuk ritel dan komputasi awan, bukan untuk senjata atau intelijen.
“Alibaba bukanlah perusahaan militer China maupun bagian dari strategi fusi militer-sipil mana pun,” kata perusahaan itu kepada BBC.
“Keputusan untuk memasukkan Alibaba ke dalam daftar 1260H adalah sewenang-wenang dan tidak masuk akal, dan kami mengajukan gugatan terhadap Departemen Perang untuk menuntut penghapusan dari daftar tersebut,” tambahnya.
Meskipun daftar hitam tidak membekukan keuangan secara langsung, daftar itu memicu sanksi operasional yang berat pada 30 Juni.
Mulai pekan depan, Pentagon secara hukum dilarang berbisnis dengan perusahaan mana pun yang masuk daftar hitam.
Yang terpenting, undang-undang tersebut juga berlaku untuk kontraktor AS mana pun yang berbagi pelobi atau firma hukum dengan entitas yang masuk daftar hitam. Dalam kasus Alibaba, perusahaan berargumen bahwa pembatasan ini menciptakan blokade fungsional, yang memaksa penasihat Amerika jangka panjangnya memeutuskan hubungan untuk melindungi kontrak pertahanan menguntungkan mereka sendiri.
Aturan ini secara efektif melucuti suara politik dan hukum perusahaan di Washington tepat pada saat ia perlu membela diri.
Menurut pengaduan, Alibaba sebelumnya telah meminta untuk bertemu dengan lembaga tersebut guna mengatasi kekhawatiran tentang afiliasi militer China, termasuk dengan menyajikan bukti kontribusi ekonominya di AS.
Akan tetapi, raksasa teknologi itu mengatakan bahwa bahkan setelah pengajuan mereka selesak, lembaga tersebut tidak menyampaikan kekhawatiran apa pun kepada perusahaan maupun meminta informasi tambahan. Sebaliknya, lembaga itu “menetapkan Alibaba tanpa pemberitahuan atau sidang yang a–adil ,” demikian disebut dalam pengaduan.
DoD menolak berkomentar mengenai masalah ini, dengan mengatakan kepada BBC, “Kami tidak berkomentar mengenai litigasi yang sedang berlangsung.”