PBB (AP) – Presiden Italia mengatakan kepada Sidang Umum PBB pada hari Selasa bahwa invasi Rusia ke Ukraina tidak dapat diselesaikan dengan memberikan hadiah atas agresi tersebut dan perdamaian hanya bisa tercapai ketika kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina dipulihkan. Sergio Mattarella mengatakan Italia, yang kini memimpin pertemuan G7, dan banyak mitra internasional telah membela Ukraina untuk mendukung prinsip bahwa solidaritas harus diberikan kepada negara-negara yang diserang oleh tindakan yang melanggar hukum internasional dan Piagam PBB. “Tidak ada negara, tidak peduli seberapa kuat atau dilengkapi dengan arsenal nuklir yang mengancam, dapat berpikir untuk melanggar prinsip, termasuk kedaulatan, integritas teritorial, dan kemerdekaan negara lain tanpa menghadapi sanksi,” katanya. Mattarella mengatakan akhir dari dua perang dunia dan runtuhnya Uni Soviet telah membawa harapan baru ke Eropa, dan bahwa “Rusia telah mengambil tanggung jawab sejarah besar untuk membawa perang kembali ke jantung benua Eropa.” Presiden Italia menekankan bahwa invasi Rusia ke Ukraina bukan hanya konflik regional karena Moskow ingin menguasai pengaruh global. Rusia adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto, yang bertugas untuk menjamin perdamaian dan keamanan internasional. Perang di Ukraina, yang dulunya menjadi salah satu lumbung padi utama dunia, telah menciptakan kelangkaan pangan dan energi, terutama di bagian Afrika, katanya. Mattarella menambahkan bahwa dividen perdamaian yang mendorong alokasi sumber daya untuk pembangunan daripada senjata setelah berakhirnya Perang Dingin telah terbuang saat Rusia memutar waktu dan memulai perlombaan senjata baru. Dengan perang di Ukraina kini memasuki tahun ketiga, katanya Italia, mitra internasionalnya, dan masyarakat di mana saja berkomitmen untuk mencapai solusi damai dan langgeng untuk konflik tersebut. “Bukan sekadar solusi apa pun, apalagi solusi yang akan memberikan hadiah kepada penyerang dan merendahkan mereka yang diserang, menciptakan preseden berbahaya bagi semua,” kata Mattarella. “Jika perdamaian ingin adil dan berlangsung lama, itu harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional yang mulia dan tak terpisahkan dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa,” tambahnya.
