Kekerasan dan pertanyaan tentang pemalsuan pemilihan, bagaimanapun, merusak perhitungan suara sementara, yang diumumkan lebih awal dari yang diharapkan. Pemimpin militer Mahamat Idriss Deby telah memenangkan pemilihan presiden yang sangat diawasi di negara Chad, menurut hasil sementara yang dirilis oleh Badan Pengelolaan Pemilihan Nasional. Deby memperoleh lebih dari 61 persen suara, menurut angka yang dirilis pada hari Kamis, menghilangkan kebutuhan untuk putaran kedua dengan rival terdekatnya, Perdana Menteri Succes Masra, yang menerima 18,5 persen. Kemenangan ini memungkinkan Deby, petahana, untuk tetap memegang jabatan presiden dengan mandat pemilih. Sebelumnya, ia memimpin negara sebagai presiden sementara, merebut kekuasaan setelah ayahnya, Presiden Idriss Deby yang sudah meninggal, tewas pada bulan April 2021 saat bertempur melawan kelompok pemberontak di utara negara itu. Tetapi saingannya dalam perlombaan presiden, Masra, telah menunjukkan bahwa ia tidak akan menerima hasil pemilihan. Pada Kamis sebelumnya, Masra mengeluarkan siaran langsung di Facebook menyatakan dirinya sebagai pemenang. Dia juga menuduh Deby dan pejabat pemerintah lainnya memalsukan hasil pemilihan untuk mempertahankan kekuasaan. “Sejumlah kecil individu percaya bahwa mereka dapat membuat orang percaya bahwa pemilihan dimenangkan oleh sistem yang sama yang telah memerintah Chad selama beberapa dekade,” ujar Masra. Ayah Presiden Mahamat Idriss Deby memberikan suaranya selama pemilihan presiden 6 Mei [Stringer/Reuters] Ayah Deby telah memimpin negara selama lebih dari 30 tahun, dari tahun 1990 hingga 2021, ketika dia ditembak mati segera setelah kemenangan presiden keenamnya. Kritikus telah menuduh baik dia maupun sekarang putranya, Presiden Deby saat ini, menekan oposisi untuk mempertahankan cengkeramannya atas kekuasaan. Mereka juga menunjuk pada keadaan yang mengarah ke pemungutan suara presiden 6 Mei yang bisa mempengaruhi hasilnya. Misalnya, salah satu tokoh oposisi terkemuka, sepupu Deby Yaya Dillo, tewas ketika pasukan keamanan terlibat baku tembak di markas partainya. Tokoh oposisi lainnya telah dicegah untuk mencalonkan diri atas “ketidakberesan” dalam aplikasi mereka untuk berkampanye. Pada Kamis, Masra meminta pendukungnya dan pasukan keamanan untuk mendukung klaimnya atas kepresidenan dan menolak hasil badan pemilihan. “Kepada semua warga Chad yang memilih perubahan, yang memilih saya, saya katakan: bergeraklah. Lakukannya dengan tenang, dengan semangat perdamaian,” ujarnya dalam siarannya di Facebook. Seorang pekerja pemungutan suara memamerkan salinan surat suara presiden pada 6 Mei, menunjukkan semua 10 kandidat [Desire Danga Essigue/Reuters] Hasil Kamis datang lebih awal dari yang diharapkan, karena hasil sementara awalnya diyakini akan tiba pada 21 Mei. Chad dianggap sebagai negara pertama di kawasan Sahel Afrika yang dipimpin militer yang mengadakan pemilihan demokratis, meskipun pertanyaan tentang keadilan dan kredibilitas pemungutan suara tetap ada. Negara-negara tetangga seperti Niger, Mali, dan Burkina Faso telah mengalami kudeta yang meninggalkan pemimpin militer mengendalikan pemerintahan mereka juga. Delapan kudeta telah melanda kawasan itu sejak tahun 2020 saja. Pemilihan presiden bulan ini juga merupakan kali pertama dalam sejarah negara itu di mana petahana menghadapi perdana menterinya dalam pemungutan suara. Setelah menjabat pada tahun 2021, Deby berjanji untuk mengadakan “pemilihan bebas dan demokratis” dalam waktu 18 bulan – tetapi pemerintahannya memperpanjang periode transisi hingga 2024, memungkinkan Deby tetap berada di jabatan sementara. Selama periode itu, ia mengadakan referendum tentang konstitusi baru yang memungkinkannya mengajukan pencalonan presiden pada 2024. Seorang prajurit seumur hidup, Deby memimpin DGSSIE yang kuat, singkatan dari Direksi Jenderal Layanan Keamanan Institusi Negara. Dalam peran tersebut, ia bekerja sama dengan pasukan Prancis. Chad, yang berpopulasi hampir 18 juta jiwa, berada di bawah kekuasaan kolonial Prancis hingga tahun 1960, dan masih merupakan negara terakhir di kawasan Sahel yang memiliki kehadiran militer Prancis, dengan pesawat tempur dan pasukan yang ditempatkan di sana. Menyusul pengumuman Kamis ini, pasukan keamanan ditempatkan di persimpangan di seluruh ibu kota N’Djamena, jika terjadi kerusuhan.
