Shabana Mahmood, Menteri Dalam Negeri Britania Raya, menyatakan bahwa sistem suaka di negaranya “tidak berfungsi” dan menimbulkan “beban berat bagi komunitas”. Pernyataan ini disampaikan menjelang pengumuman reformasi besar-besaran pemerintah yang akan mengakhiri hak otomatis pengungsi untuk menetap permanen di Inggris.
Dalam wawancara dengan BBC pada Minggu, Mahmood menyebut migran tanpa dokumen “merusak kohesi sosial negara”.
Artikel Rekomendasi
Proposal pemerintah yang akan diumumkan Senin memiliki dua pilar utama. Pertama, mengakhiri jalur otomatis menuju status tinggal tetap bagi pengungsi setelah lima tahun. Kedua, mencabut tunjangan negara dari mereka yang memiliki hak bekerja dan mampu memenuhi kebutuhan diri.
Setelah gelombang protes di hotel-hotel penampung pencari suaka dan pawai anti-imigran di London, Mahmood juga mengumumkan rencana baru untuk membatasi penyeberangan kapal kecil dari Prancis serta memulangkan pengungsi ke negara asal ketika kondisi sudah aman.
Berapa jumlah imigran saat ini?
Data Office for National Statistics menunjukkan migrasi bersih—selisih antara jumlah pendatang dan yang meninggalkan—terus berada di kisaran 200.000-300.000 orang per tahun sejak 2011.
Namun pasca implementasi Brexit 2020, terjadi peningkatan signifikan imigran tanpa dokumen. Data ONS mencatat migrasi bersih melonjak ke 906.000 pada periode 12 bulan hingga Juni 2023.
Angka terbaru menunjukkan penurunan drastis menjadi 431.000 pada 2024, terutama karena berkurangnya visa pelajar dan tenaga kesehatan.
Meski media Inggris fokus pada kedatangan kapal kecil dari Prancis, kelompok ini hanya bagian kecil dari total imigran. Tahun 2024, Kementerian Dalam Negeri mencatat 36.816 orang tiba dengan kapal kecil.
Secara total, 108.138 orang mengajukan suaka tahun lalu. Hanya sepertiganya yang tiba dengan kapal kecil, menunjukkan mayoritas klaim suaka melalui saluran formal.
Terlepas dari penurunan angka, kekecewaan terhadap Partai Buruh masih meluas. Polling YouGov Agustus menunjukkan 38% responden menilai Reform UK lebih efektif menangani suaka dibandingkan Buruh yang hanya dipercaya 9%.
Apa perubahan yang diumumkan pemerintah?
Akses Kewarganegaraan
Pemerintah akan mengumumkan perubahan dari model permukiman permanen menjadi perlindungan sementara bagi pengungsi.
Aturan saat ini mengizinkan pengungsi tinggal selama lima tahun sebelum mengajukan “izin tinggal tak terbatas” yang membuka jalan ke kewarganegaraan.
Dalam rencana baru, pencari suaka bisa menunggu hingga 20 tahun untuk residensi permanen. Status suaka harus diperbarui setiap 30 bulan untuk menilai perubahan kondisi di negara asal.
Akses Bantuan Sosial
Mahmood berencana mencabut kewajiban hukum pemerintah menyediakan akomodasi dan dukungan finansial bagi semua pencari suaka.
Dukungan akan dihentikan bagi pencari suaka yang dianggap mampu bekerja, pelaku kejahatan, pengaba perintah pemulangan, atau pekerja ilegal.
Saat ini pencari suaka dapat mengajukan izin kerja jika klaim suaka tertunda 12 bulan tanpa kesalahan mereka.
Apa tanggapan kelompok hak pengungsi?
Enver Solomon dari Refugee Council menyatakan jalan 20 tahun menuju kewarganegaraan justru akan “membuat orang terjebak dalam ketidakpastian dan kecemasan berkepanjangan”.
“Kita butuh sistem yang terkendali dan adil dengan pengambilan keputusan tepat waktu. Jika seseorang diakui sebagai pengungsi, mereka harus bisa berkontribusi dan membayar pajak,” ujarnya ke BBC Breakfast.
Kebijakan pengecekan 30 bulan terinspirasi dari kebijakan Denmark yang memungkinkan pemulangan jika kondisi negara asal membaik.
Meski penelitian Danish Foreign Policy Yearbook menyatakan efek deterren terbatas, studi 2017 mengindikasikan “citra negatif” Denmark mengurangi aplikasi suaka.
Bagaimana reaksi terhadap proposal ini?
Migration Observatory Oxford menyatakan reformasi ini akan menempatkan sistem imigrasi Inggris among yang paling ketat di Eropa. Sementara Matt Vickers dari oposisi menilai rencana tersebut “penuh gimik”.
Ia menekankan pentingnya efek jera: “Jika orang tahu akan dipulangkan, mereka tidak akan naik kapal sejak awal.”
Apa proposal tambahan pemerintah?
Utilisasi Kecerdasan Buatan untuk Verifikasi Usia
Pemerintah berencana menerapkan sistem berbasis AI untuk menentukan usia individu tanpa dokumen. Menteri menyatakan sistem saat ini berisiko menempatkan dewasa di layanan anak-anak atau sebaliknya.
Kelompok HAM memperingatkan sistem otomatis dapat memperkuat bias, mengklasifikasikan anak sebagai dewasa, dan menimbulkan bahaya.
Solomon menyatakan keraguan terhadap penggunaan AI untuk identifikasi usia karena kekhawatiran akan keselamatan anak-anak yang ditempatkan dalam situasi berisiko.
Dia menambahkan bahwa teknologi kecerdasan buatan ini terus memunculkan pertanyaan serius mengenai akurasi, etika, dan keadilan.
**Ancaman Larangan Visa untuk Tiga Negara Afrika**
Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa aplikasi visa dari Angola, Namibia, serta Republik Demokratik Kongo akan ditolak, kecuali pemerintah negara-negara tersebut meningkatkan kerja sama dengan Inggris terkait deportasi warga negaranya. Dalam satu pernyataan, kementerian itu menyebut “tingkat kerja sama yang sangat rendah dan prosedur pemulangan yang menghambat” sebagai alasan bagi sanksi yang potensial ini. Dikatakan pula bahwa pembatasan akan diterapkan “kecuali mereka bersedia menerima kembali warganya yang merupakan pelaku kriminal dan migran tidak berdokumen”.
**Klaim Hak ‘Hidup Berkeluarga’ Akan Diperiksa**
Media-media Inggris juga melaporkan bahwa pemerintah berencana membatasi interpretasi pengadilan domestik terhadap Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (ECHR) dalam perkara yang terkait dengan kehidupan keluarga. Pasal 8 ECHR, yang melindungi hak atas kehidupan keluarga dan pribadi, akan ditafsirkan ulang “untuk lebih mencerminkan harapan masyarakat Inggris”, demikian yang diperkirakan akan disampaikan pemerintah. Undang-undang baru tersebut kemungkinan akan memperjelas bahwa “hubungan keluarga” hanya merujuk pada kerabat inti seperti orang tua atau anak, dan bukan kepada anggota keluarga besar.
**Bagaimana Dampaknya terhadap Pengungsi Ukraina?**
Ditanya mengenai warga Ukraina yang melarikan diri dari invasi Rusia, Mahmood menyatakan mereka akan terus diterima melalui skema khusus, namun juga diharapkan untuk kembali setelah perang usai. Ia menekankan bahwa banyak kedatangan dari Ukraina telah menyatakan keinginan untuk pulang. Di bawah skema yang berlaku saat ini, pengungsi Ukraina berhak tinggal di Inggris hingga tiga tahun dengan akses ke layanan kesehatan, pendidikan, serta tunjangan. Karena visa ini bersifat sementara, warga negara Ukraina pada umumnya dikecualikan dari aturan baru penetapan residen 20 tahun bagi pencari suaka.
**Akankah Ada Jalur Resmi Baru bagi Pencari Suaka untuk Datang ke Inggris?**
Selain dari Ukraina, kelompok rentan dari Afghanistan disediakan tempat tinggal legal, akses kerja, pendidikan, dan layanan kesehatan melalui Skema Penempatan Kembali Warga Afghanistan Inggris. Tambahannya, visa warga negara Inggris seberang laut (BNO) memungkinkan pemegang status BNO Hong Kong beserta tanggungannya untuk tinggal, bekerja, dan belajar di Inggris, yang memberikan jalan menuju status menetap dan kewarganegaraan. Mahmood juga memberitahu BBC bahwa jalur “aman dan legal” baru akan diperkenalkan guna mengurangi jumlah orang yang mencoba menyeberangi Selat Inggris yang berbahaya. Organisasi seperti Amnesty International berulang kali menekankan bahwa kebijakan restriktif dan program visa yang terbatas membuat banyak orang tidak punya pilihan selain mencoba masuk secara ilegal. Amnesty telah mendesak Westminster untuk memperluas jalur hukum—seperti skema penempatan, reunifikasi keluarga, dan sponsor komunitas—untuk mengurangi penyelundupan manusia dan korban jiwa. Satu opsi adalah memperbolehkan individu dan lembaga amal di Inggris untuk mensponsori pengungsi, mengikuti skema Homes for Ukraine, yang memberikan tanggung jawab perumahan kepada komunitas lokal. Tujuan dari skema-skema ini, yang akan diperuntukkan bagi sejumlah terbatas orang, adalah memberikan kendali lebih besar kepada daerah setempat guna meningkatkan dukungan.