Lapid membahas kebutuhan untuk membentuk organisasi baru yang terdiri dari “negara-negara demokratis”, sambil menunjuk bias yang ada terhadap Israel saat ini di PBB.
Pemimpin Oposisi Yair Lapid menyebut perlakuan Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Israel sebagai “ekuivalen diplomatik dari episode psikotik,” dalam sebuah opini yang ditulis untuk Fox News pada hari Rabu.
“Gagasan untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa lahir dari keinginan negara-negara demokratis untuk mempromosikan nilai-nilai liberal dan hak asasi manusia,” jelas Lapid, tetapi mengkritik badan tersebut karena “Campuran rasa bersalah pasca-kolonial dan kemalasan ideologis membuat PBB menerima semakin banyak negara non-demokratis.”
“Saat ini, dalam setiap pemungutan suara, pada setiap anggaran, dalam setiap resolusi, negara-negara non-demokrasi memegang mayoritas otomatis. Dan mereka menggunakannya tanpa penyesalan sedikit pun.”
Ketua Yesh Atid tersebut mengatakan, “Fakta bahwa PBB bersidang dan memilih melawan Israel ibarat hujan di London: memang begitulah adanya. Mereka berkumpul, menyampaikan pidato yang sama dengan tahun lalu, memilih dengan cara yang sama seperti tahun lalu, lalu pergi makan malam di Wolfgang’s di Park Avenue.”
Menurutnya, hal ini membuat resolusi PBB menjadi sesuatu yang tidak relevan bagi kabinet Israel. “Tidak ada yang peduli. Tak ada yang menerobos masuk ke kantorku sambil melambaikan selembar kertas dalam kepanikan. Kami tidak berkerumun di depan televisi, berpegangan tangan yang berkeringat dan menunggu hasil pemungutan suara. Duta Besar Israel untuk PBB tidak meneleponku, sambil menahan tangis, untuk mengaku bahwa ia merasa seperti seorang pecundang,” ungkapnya.
Pemimpin oposisi dan ketua partai Yesh Atid, Anggota Knesset Yair Lapid, memimpin rapat fraksi di Knesset, parlemen Israel di Yerusalem, pada 9 Juni 2025. (kredit: CHAIM GOLDBEG/FLASH90)
Lapid juga mencatat, “Pada tahun 2023, tahun ketika Hamas melancarkan serangan 7 Oktober terhadap Israel, Majelis Umum mengesahkan 15 resolusi melawan Israel, dan hanya delapan resolusi terhadap semua negara lain digabungkan. Ini bukanlah suatu anomali.”
Lapid: ‘Sudah Saatnya Demokrasi Keluar dari PBB’
“Iran duduk di Komisi Status Perempuan PBB pada tahun 2022, saat Mahsa Amini dibunuh. Suriah memimpin Konferensi Perlucutan Senjata pada tahun 2018 sambil menggas warganya sendiri. Korea Utara memimpin konferensi perlucutan senjata yang sama persis itu pada tahun 2022 sambil secara terbuka mengibaskan senjata nuklir dan menembakkan misil balistik ke Jepang,” papar Lapid dalam tulisan opininya.
Di matanya, ini merepresentasikan kegagalan tujuan utama PBB: untuk menyebarkan demokrasi ke seluruh dunia. “[Piagam PBB] Hanya kurang lima kata: Atau kamu tidak akan diterima,” tambahnya.
Dengan ini dalam pikiran, Lapid mengusulkan, “Kita membutuhkan PBB-nya demokrasi. Saya usul menamainya DAWN (Aliansi Demokrat untuk Bangsa-Bangsa Dunia), meski mungkin sesuatu yang kurang puitis juga boleh. Kita tidak perlu menciptakan kembali tujuannya.”
Pemimpin oposisi itu menyimpulkan, “Kita hanya perlu memperjelas syarat keanggotaan: komitmen terhadap demokrasi; kesediaan untuk menghadapi para pemimpin otoriter yang memperolok-olok segala hal yang kita sucikan; dan fokus untuk memerangi ancaman-ancaman besar zaman kita.”