Presiden Sementara Ahmed al-Sharaa mengganti posaki saudaranya dan bebrapa gubernur, serta merombak sejumlah menteri dalam kabinetnya.
Diumumkan pada 10 Mei 2026 10 Mei 2026
Presiden Sementara Suriah, Ahmed al-Sharaa, mengumumkan serangkaian perubahan pemerintahan, termasuk mengganti saudaranya dari jabatan kepala kantor kepresidenan, demikian laporan kantor berita negara SANA.
Al-Sharaa menunjuk mantan Gubernur Homs, Abdul Rahman Badreddine al-Aama, sebagai sekretaris jenderal kepresidenan. Posisi ini sebelumnya dipegang oleh Maher, saudara laki-laki al-Sharaa, sebuah penunjukan yang menuai tuduhan nepotisme.
Perombakan ini merupakan pertama kalinya sejak jatuhnya Presiden Bashar al-Assad dan terjadi sekitar satu setengah tahun sejak masa transisi lima tahun yang ditetapkan dalam deklarasi konstitusional Suriah dimulai.
Menurut laporan tersebut, dekret presiden mengangkat Khaled Zaarour sebagai menteri informasi, menggantikan Hamza Mustafa yang dipindahkan ke Kementerian Luar Negeri. Selain itu, Bassel Sweidan, yang memimpin komite negosiasi penyelesaian dengan para taipan bisnis era rezim Assad, ditunjuk sebagai menteri pertanian.
Al-Sharaa juga mengganti gubernur di provinsi Homs, Quneitra, dan Deir Az Zor, provinsi timur tempat sebagian besar ladang minyak Suriah berada.
Tidak ada alasan resmi yang diberikan untuk perubahan ini. Namun jurnalis Al Jazeera, Resul Sardar Atas, sebelumnya melaporkan bahwa setelah al-Sharaa mengumumkan pemerintahan barunya pada Maret lalu, pemilihan pejabatnya menuai kritik.
“Masyarakat mengkritik presiden karena sebelumnya ia menunjuk semua teman dekatnya untuk menduduki posisi kementerian,” ujar Atas.
Dalam beberapa bulan terakhir, protes dan kampanye media sosial merebak akibat kondisi ekonomi yang memburuk dan apa yang oleh para pengkritik sebut sebagai tata kelola pemerintahan yang buruk. Hal ini dipandang sebagai alasan lain di balik perombakan kabinet.
Selain perombakan kabinet, pemerintahan al-Sharaa sejak bulan lalu telah memulai persidangan para pejabat era rezim Assad. Langkah ini diambil setelah mendapat kritik atas keterlambatan dalam memulai proses transisi peradilan pasca-perang saudara Suriah selama 14 tahun, yang menewaskan sekitar setengah juta jiwa.
Pada 26 April, sidang perdana digelar di Damaskus untuk Atef Najib, mantan kepala badan keamanan politik di provinsi Deraa, Suriah selatan.
Ia dituduh mengawasi penumpasan brutal terhadap para pengunjuk rasa di sana saat pemberontakan tahun 2011, yang memicu perang saudara. Ia menghadapi tuntutan terkait “kejahatan terhadap rakyat Suriah”, menurut SANA.
Najib, yang merupakan sepupu Bashar al-Assad, menjadi satu-satunya terdakwa yang hadir dalam sidang persiapan yang akan berlanjut bulan ini. Terdakwa yang diadili secara in absentia termasuk al-Assad sendiri, saudaranya Maher, mantan komandan Divisi Lapis Baja Ke-4 militer Suriah, serta sejumlah mantan pejabat keamanan senior lainnya. Mereka dituduh melakukan pembunuhan, penyiksaan, pemerasan, dan perdagangan narkoba.