Untuk mengurangi utang nasional Prancis yang mencapai rekor, Perdana Menteri François Bayrou mengajukan rencana penghapusan dua hari libur nasional, pengurangan jumlah pegawai negeri, serta penggabungan lembaga publik.
Selain itu, belanja pemerintah—termasuk pembayaran pensiun dan tunjangan sosial—harus dibekukan pada tingkat tahun ini untuk tahun depan, jelas Bayrou di Paris pada Selasa. Hanya anggaran pertahanan yang akan dinaikkan miliaran euro.
Bayrou menunjuk Senin Paskah dan 8 Mei—yang memperingati berakhirnya Perang Dunia II dan kemenangan Sekutu atas Nazi Jerman—sebagai hari libur yang bisa dikorbankan.
Sistem kesehatan juga harus lebih efisien biaya, dan tindakan akan diambil terhadap cuti sakit tanpa izin oleh karyawan.
Semua langkah ini diharapkan bisa menghemat €43,8 miliar ($51,1 miliar) untuk anggaran 2026, ujar Bayrou.
Prancis harus memperlambat pertumbuhan beban utang publik dan meningkatkan produktivitas, atau risiko krisis utang seperti di Yunani mengancam, tegasnya saat memaparkan kerangka anggaran 2026.
Utang publik telah mencapai 114% dari PDB, catat sang perdana menteri. Ini menjadikan Prancis salah satu negara dengan kinerja terburuk di zona euro.
Defisit anggaran akan diturunkan dari 5,4% tahun ini menjadi 4,6% pada 2026, lalu bertahap ke 2,8% pada 2029—kembali di bawah batas Eropa sebesar 3%.
Bayrou menyatakan pemerintah sayap kanan-tengahnya mengambil risiko besar dengan langkah penghematan ini, mengingat mereka tidak memiliki mayoritas dan bergantung pada oposisi. Namun, negara harus dibebaskan dari jerat utang.
Dengan keseimbangan kekuasaan di parlemen yang tidak jelas, pemerintah diperkirakan mungkin jatuh tahun ini dalam perselisihan soal anggaran.