Tahun 2025 mengajarkan dunia suatu kebenaran mendasar: konflik tidak terbatas pada tapal batas. Perang di satu kawasan kini mendorong migrasi lintas benua, mengacaukan pasar pangan dan energi, membebani sistem kemanusiaan, serta membentuk ulang aliansi global. Jika medan tempurnya lokal, gelombang kejutnya berskala global.
Dalam lingkungan ini, dua negara kecil, Norwegia dan Qatar, telah menjadikan mediasi bukan sekadar instrumen niat baik, melainkan instrumen inti dari kebijakan keamanan. Bagi kami berdua, diplomasi bukanlah soal ritual publik atau gestur simbolis: ia adalah tanggung jawab strategis di dunia di mana konflik yang tak terselesaikan pasti kembali melalui saluran berbeda. Stabilitas dicapai melalui akses, kredibilitas, dan kapasitas untuk menjaga para pihak berseberangan tetap terlibat dalam dialog politik bahkan ketika kepercayaan telah runtuh.
“Waktu memiliki revolusinya sendiri”, demikian bunyi ungkapan lama. Saat dunia bergerak menuju 2026, sebuah pola pikir baru dengan skala transformatif yang sesungguhnya sangat mendesak. Sistem internasional terlalu lama menormalisasi gangguan. Tahun 2026 harus menormalisasi perdamaian. Mediasi bukan lagi sekadar pilihan moral: ia adalah pilihan strategis. Ia satu-satunya cara penyelesaian sengketa yang mampu mengganggu eskalasi sebelum eskalasi benar-benar mengacaukan dunia.
Bagi Norwegia dan Qatar, 2025 memberikan pelajaran keras namun tak ternilai tentang apa sebenarnya yang dibutuhkan mediasi efektif — bukan kemenangan diplomatik yang gemilang, melainkan kerja terdisiplin dan sering tak terlihat untuk mencegah krisis melahap seluruh kawasan.
Empat Contoh Mediasi Efektif
Sedikit konflik yang lebih mengguncang nurani dunia daripada perang di Gaza. Meski solusi dua negara masih merupakan proyek mediasi yang belum selesai, banyak isu telah diselesaikan melalui kanal diplomatik, dengan negara-negara kami berada di pusat upaya-upaya ini.
Bahkan ketika permusuhan memanas dan ketegangan meningkat, dana pajak yang disita dibebaskan, tahanan dibebaskan, sandera dikembalikan kepada keluarga, serta akses kemanusiaan membaik. Pengalaman kami menunjukkan bahwa operasi bantuan kemanusiaan dan jalur politik tidak dapat dipisahkan atau dihalangi. Satu tidak dapat bertahan tanpa yang lain: kecuali diplomasi dan kemanusiaan maju bersama, keduanya tak akan berhasil.
Keterlibatan berkelanjutan kami di Sudan tidak hanya bertujuan mengurangi kekerasan dan memperbaiki akses kemanusiaan. Ia juga untuk menegaskan kembali bahwa tidak ada alternatif yang kredibel selain proses politik yang menjaga persatuan, integritas teritorial, kedaulatan, dan stabilitas. Tentunya jalan berkelanjutan ke depan harus mencerminkan aspirasi rakyat Sudan, melindungi dari intervensi asing, dan menjaga institusi negara dari kehancuran.
Upaya kami di Kawasan Danau Besar dan Sahel memperkuat realitas sederhana namun sering terabaikan: perdamaian regional membutuhkan tanggung jawab regional. Stabilitas tidak dapat dialihdayakan. Seperti ditekankan Dewan Keamanan PBB, tidak ada inisiatif mediasi yang dapat hidup tanpa kepemilikan dan keterlibatan penuh semua pihak terkait.
Di Kolombia, kami bersatu sekali lagi membantu mengakhiri lebih dari dua puluh tahun konflik bersenjata yang melibatkan salah satu kelompok bersenjata terkuat Kolombia, El Ejercito Gaitanista de Colombia (EEGC). Di sela-sela Forum Doha tahun lalu, kami menyaksikan penandatanganan komitmen baru antara Pemerintah Kolombia dan EEGC—sebuah langkah signifikan menuju perdamaian dan stabilitas berkelanjutan di Kolombia dan kawasan yang lebih luas.
Pengalaman-pengalaman ini berbeda konteksnya, namun bersama-sama memberikan jawaban yang sama: mediasi adalah asuransi krisis. Ia mencegah bencana regional menjadi bencana global.
Jika 2025 mengungkap batas-batas kekuatan militer, 2026 akan mengungkap apakah dunia bersedia berinvestasi untuk perdamaian sebelum dipaksa membiayai rekonstruksi. Tahun itu akan menguji apakah dialog politik dapat menjadi garis pertahanan pertama, bukan upaya terakhir yang putus asa.
Beralih dari Manajemen Krisis ke Pencegahan Krisis
Lima pergeseran penting jika kita ingin beralih dari manajemen krisis ke pencegahan krisis.
Pertama, kita harus berinvestasi dalam mediasi sejak dini, bukan setelah keruntuhan. Biaya diplomasi preventif, bagi kita semua, hanyalah sebagian kecil dari harga yang harus dibayar setelah perang berkecamuk.
Kedua, upaya kita harus selalu dipandu oleh hukum internasional: solusi yang benar-benar langgeng, mampu bertahan dalam ujian waktu, hanya dapat dicapai sesuai dengan legitimasi internasional yang diraih melalui kepatuhan pada hukum.
Ketiga, akses kemanusiaan tidak dapat ditawar. Warga sipil tidak boleh dijadikan alat dalam logika politik atau militer. Penolakan bantuan memperdalam keluhan, memperpanjang konflik, dan menghancurkan sisa kepercayaan yang ada.
Keempat, verifikasi harus dibangun ke dalam setiap gencatan senjata sejak hari pertama. Bahkan perjanjian yang paling hati-hati disusun akan tetap rapuh jika tidak ada pemantauan atau akuntabilitas.
Kelima, proses mediasi — dan mereka yang memimpinnya — harus dilindungi. Di era disinformasi, polarisasi, dan serangan terarah, melindungi mediator bukan lagi pilihan; ia penting bagi kredibilitas dan keberlanjutan setiap upaya perdamaian.
Ini bukanlah tuntutan idealis. Ini adalah persyaratan operasional untuk stabilitas regional dan global.
Sebuah Tekad untuk 2026
Norwegia dan Qatar bukanlah model yang identik. Namun pendekatan kami berlabuh pada prinsip-prinsip bersama. Jika dunia harus membuat satu tekad untuk 2026, seharusnya ini: carilah perdamaian sebelum gangguan mencari kita.
Alternatifnya sudah terlihat. Sistem kemanusiaan mendekati titik puncaknya. Institusi politik terus didestabilisasi. Jutaan anak muda mewarisi konflik yang tidak mereka mulai dan mungkin tidak mereka pahami, namun diharapkan untuk bertahan. Dalam dunia seperti itu, keamanan menjadi reaktif, sangat mahal, dan pada akhirnya tak berkelanjutan.
Mediasi bukanlah yang kita lakukan ketika segalanya telah gagal. Ia adalah yang mencegah segalanya dari kegagalan. Inilah mengapa Dewan Keamanan telah menegaskan kembali komitmennya pada mediasi sebagai sarana mencapai penyelesaian sengketa secara damai.
Nilai perdamaian pada 2026 tidak lagi akan diukur dalam idealisme atau pernyataan, melainkan dalam stabilitas, keamanan, dan jaminan ekonomi yang ia berikan kepada masyarakat, termasuk mereka yang jauh di luar zona konflik mana pun.
Pilihannya adalah antara dunia yang belajar dari 2025 — dan dunia yang puas mengulangi kesalahannya.
Pandangan yang diutarakan dalam artikel ini adalah milik penulis dan tidak necessarily mencerminkan sikap editorial Al Jazeera.