Perkembangan Mematikan di Sudan: Kordofan Jadi Medan Tempur Utama di Tengah Kolapsnya Bantuan Kemanusiaan
Perang brutal di Sudan, yang kini memasuki tahun ketiga, telah bergeser ke wilayah strategis Kordofan dari Darfur, mengancam memecah negara itu menjadi dua. Desember menyaksikan ekspansi ofensif Pasukan Dukungan Cepat (RSF) dengan merebut infrastruktur minyak vital dan mengepung kota-kota kunci, sementara Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) yang berpihak pada pemerintah menggencarkan kampanye udara.
Kondisi kemanusiaan mencapai titik nadir baru saat Peringatan Dana Darurat Serukan Rencana Operasi "Mode Bertahan Hidup" menyusut drastisnya pendanaan, membiarkan jutaan orang berisiko kelaparan pada 2026. Berikut perkembangan utama di medan perang, kemanusiaan, dan politik untuk Desember 2025.
Pertempuran dan Kontrol Militer
- Perebutan Minyak dan Kesepakatan dengan Sudan Selatan: Pada 8 Desember, RSF merebut ladang minyak strategis Heglig—yang terbesar di Sudan—di Kordofan Barat. Pasca serangan drone mematikan di fasilitas itu, sebuah kesepakatan tripartit antara SAF, RSF, dan Juba mengerahkan pasukan Sudan Selatan untuk mengamankan ladang dan menetralkannya dari pertempuran.
- Kordofan Sebagai Episentrum Baru: Kekerasan melonjak di seluruh Kordofan. RSF mengklaim menguasai Babnusa, gerbang menuju Kordofan Barat, meski pihak militer menyangkal jatuhnya kota tersebut sepenuhnya. Sementara itu, RSF mempertahankan "pengepungan ketat" terhadap Kadugli dan Dilling di Kordofan Selatan, sekaligus mendorong maju ke ibu kota strategis Kordofan Utara, el-Obeid.
- Eskalasi Perang Drone: Drone digunakan secara luas oleh kedua belah pihak dengan efek yang menghancurkan. Serangan terhadap pembangkit listrik Atbara di Negara Bagian Sungai Nil membuat sejumlah kota besar, termasuk Port Sudan, gelap gulita. Di Kalogi, Kordofan Selatan, serangan drone terhadap sebuah prasekolah dan rumah sakit menewaskan sedikitnya 116 orang, termasuk 46 anak-anak.
- Serangan terhadap Pasukan Perdamaian PBB: Pada 13 Desember, serangan drone menghantam basis logistik PBB di Kadugli, menewaskan enam penjaga perdamaian asal Bangladesh dan melukai delapan lainnya. Sekjen PBB Antonio Guterres mengutuk serangan itu, menyatakan hal tersebut dapat merupakan kejahatan perang.
- El-Fasher Sebagai "TKP": Tim PBB mendapatkan akses ke el-Fasher untuk pertama kalinya sejak jatuhnya kota itu pada Oktober, menggambarkan kota yang sebagian besar kosong itu sebagai "TKP". Sebuah laporan dari Yale Humanitarian Research Lab mendokumentasikan kampanye sistematis RSF untuk membakar jenazah dan menghancurkan bukti pembunuhan massal.
- Kecelakaan Pesawat Militer: Sebuah pesawat angkut militer Ilyushin Il-76 jatuh di pangkalan udara Osman Digna, Port Sudan, akibat malfungsi teknis, menewaskan seluruh awaknya.
Krisis Kemanusiaan
- Kolapsnya Pendanaan Bantuan: PBB mengumumkan terpaksa memotuh separuh bandingannya untuk tahun 2026 menjadi $23 miliar karena kelelahan donor. Akibatnya, Program Pangan Dunia (WFP) memperingatkan harus memotong ransum makanan hingga 70 persen mulai Januari, berdampak pada komunitas yang telah menghadapi kelaparan.
- Sudan Puncaki Daftar Darurat: International Rescue Committee (IRC) menempatkan Sudan di puncak Emergency Watchlist untuk 2026, menyebut konvergensi konflik, kolaps ekonomi, dan menyusutnya dukungan internasional.
- Kekerasan Seksual Sistematis: Laporan oleh Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa (SIHA) mendokumentasikan hampir 1.300 kasus kekerasan seksual, dengan 87 persen di antaranya diatribusikan kepada RSF. Laporan tersebut merinci bagaimana pemerkosaan digunakan sebagai senjata perang, terutama terhadap kelompok non-Arab.
- Bencana Kesehatan: Tingkat malnutrisi telah melonjak, dengan UNICEF melaporkan 53 persen anak yang diskrining di Darfur Utara mengalami malnutrisi akut. Di Khartoum, sebuah survei menemukan 97 persen rumah tangga menghadapi kekurangan pangan, sementara otoritas mulai menggali kuburan darurat di kawasan pemukiman untuk memindahkan jenazah ke pemakaman resmi.
- Jembatan Udara Uni Eropa: Uni Eropa meluncurkan operasi "jembatan udara" untuk mengirimkan pasokan penyelamat nyawa ke Darfur, menggambarkan situasi di sana sebagai "salah satu tempat tersulit untuk dijangkau di dunia".
Diplomasi dan Perkembangan Politik
- Kebuntuan di PBB: Perdana Menteri Sudan Kamil Idris menyampaikan rencana perdamaian kepada Dewan Keamanan PBB yang mengusulkan penarikan dan pelucutan senjata RSF. RSF menolak proposal itu sebagai "angan+angan" dan "fantasi".
- Al-Burhan Tolak Kompromi: Berbicara dari Turkiye, pimpinan SAF Abdel Fattah al-Burhan menutup kemungkinan negosiasi, bersikeras perang hanya akan berakhir dengan "penyerahan diri" dan pelucutan senjata RSF.
- "Kutub Ketiga" Warga Sipil: Di Nairobi, para pemimpin sipil, termasuk mantan PM Abdalla Hamdok dan pemimpin pemberontak Abdelwahid al-Nur, menandatangani deklarasi membentuk blok antiperang baru, berupaya merebut kembali agensi politik dari para jenderal yang berperang.
- Tekanan dan Sanksi AS: Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengintensifkan upaya diplomatik, menyatakan Presiden Donald Trump terlibat secara personal. Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada empat warga negara dan perusahaan Kolombia karena merekrut tentara bayaran untuk bertempur bagi RSF.
- Vonis ICC: Dalam putusan bersejarah, Mahkamah Pidana Internasional menghukum mantan pemimpin Pasukan Pertahanan Rakyat (Janjaweed) Ali Kushayb dengan 20 tahun penjara atas kejahatan perang yang dilakukan di Darfur (2003-2004), vonis pertama untuk kawasan tersebut.