Human Rights Watch menyebut putusan terhadap Ben Jamal dan Chris Nineham sebagai langkah ‘politis’ untuk membungkam suara kritis.
Diterbitkan Pada 1 Apr 20261 Apr 2026
Dua pimpinan masyarakat sipil dinyatakan bersalah telah melanggar pedoman unjuk rasa di Britania Raya selama demonstrasi dukungan untuk Palestina di London tahun lalu.
Ben Jamal (62), Direktor Palestine Solidarity Campaign, dan Chris Nineham (63), Wakil Ketua Stop the War Coalition, pada Rabu dituduh gagal berbaris dalam area yang ditetapkan polisi selama protes massal pada 18 Januari 2025.
Rekomendasi Cerita
list of 4 items
end of list
Putusan ini muncul di tengah meningkatnya gesekan antara kepolisian dan gerakan solidaritas Palestina yang signifikan di Inggris—serta jelang unjuk rasa lain yang berpotensi memicu ketegangan baru.
Keduanya dinyatakan bersalah dalam sidang di Westminster Magistrates’ Court, dengan dakwaan gagal mematuhi syarat yang mewajibkan protes tetap di area pusat London dan tidak memasuki sekitar markas besar British Broadcasting Corporation di Portland Place.
Jamal juga dihukum atas dua dakwaan menghasut peserta unjuk rasa lainnya untuk melanggar ketentuan polisi.
Metropolitan Police sebelumnya telah memberlakukan syarat yang melarang unjuk rasa pro-Palestina berkumpul di dekat sebuah sinagoge di pusat London, dengan alasan keamanan.
“Kedua terdakwa jelas mengetahui ketentuannya, mengingat peran mereka sebagai pengorganisir dan keterlibatan dalam perencanaan demonstrasi,” bunyi ringkasan persidangan yang dibacakan hakim.
“Pidato Tn. Jamal merupakan bentuk penghasutan: berupa sugesti, persuasi, dan dorongan untuk melanggar ketentuan yang berlaku,” tambahnya.
Menurut kantor berita PA, balkon pengunjung sidang dipenuhi pendukung kedua terdakwa, termasuk mantan pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn, saat hakim membacakan putusan.
Menanggapi keputusan itu, Palestine Solidarity Campaign pimpinan Jamal menyatakan “perjuangan belum berakhir” meskipun putusan pengadilan dinilai “memalukan”.
“Hak kami untuk berunjuk rasa sangat berharga dan dilemahkan oleh keputusan ini, tapi perjuangan belum berakhir,” demikian pernyataan singkat mereka di X.
“Putusan hari ini akan mengguncang masyarakat sipil. Saya yakin penyasaran Ben dan Chris, dua tokoh terkemuka masyarakat sipil, bersifat politis dan dimaksudkan untuk mengintimidasi serta membungkam suara-suara kritis terhadap dukungan berkelanjutan Inggris kepada pemerintah Israel yang bertanggung jawab atas segudang kejahatan internasional,” ujar Yasmine Ahmed, Direktur Human Rights Watch untuk Inggris.
“Putusan hari ini mengungkap besarnya kekuasaan [pemerintah] untuk membungkam perbedaan pendapat melalui undang-undang anti-protes yang represif dan mengkhawatirkan. Ini merupakan noda hitam bagi demokrasi Inggris dan seharusnya memalukan bagi seorang perdana menteri yang membangun kariernya dengan membela hak asasi manusia.”
Pada 11 April, massa demonstran diprediksi akan kembali berkumpul di London untuk menunjukkan dukungan bagi Palestine Action, sebuah kelompok aksi langsung yang aktivisnya telah ditangkap dan diadili dalam bulan-bulan terakhir.
Hingga saat ini, ribuan pengunjuk rasa damai juga telah ditangkap karena membawa spanduk bertuliskan: “Saya menentang genosida, saya mendukung Palestine Action”.
Sejak perang genosida Israel di Gaza dimulai pada Oktober 2023, puluhan ribu warga Inggris telah berunjuk rasa mendukung Palestina.
Human Rights Watch menyatakan bahwa penelitian mereka menemukan “penyasaranyang tidak proporsional” terhadap pengunjuk rasa pro-Palestina, “yang melemahkan hak untuk berunjuk rasa secara bebas dan tanpa rasa takut akan pelecehan”.
Mantan pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn berbicara kepada pendukung Ben Jamal, direktur Palestine Solidarity Campaign, dan Chris Nineham, wakil ketua Stop the War Coalition, di Westminster Magistrates’ Court di London, Inggris [Henry Nicholls/AFP]