Penyebaran tautan ke situs web skema kesejahteraan Pakistan palsu meluas secara online.

Sebuah skema kesejahteraan pemerintah yang diluncurkan di bawah masa jabatan mantan perdana menteri Pakistan, Imran Khan, berakhir pada tahun 2022, kata seorang pejabat federal kepada AFP. Posting yang mengklaim warga Pakistan masih bisa mendaftar untuk program tersebut terhubung ke situs palsu yang mengumpulkan detail pribadi pengguna.

“Lebih dari 960.000 orang akan diberikan 20.000 rupee masing-masing untuk kesejahteraan mereka. Proses aplikasi telah dimulai, dan mereka yang telah mendaftar mendapatkan 20.000 rupee melalui Program Rantai Ehsaas,” tulis keterangan berbahasa Urdu dalam posting Facebook yang dipublikasikan pada 15 Maret.

Ini juga membagikan grafik dengan teks yang berbunyi, “Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan bantuan keuangan kepada keluarga miskin.”

Posting tersebut mengatakan bahwa pelamar dapat mendaftar melalui tautan, yang membawa mereka ke halaman yang meminta nama mereka, tingkat pendidikan, dan pendapatan.

Tangkapan layar diambil pada 23 April 2025 dari posting Facebook palsu.

Mantan perdana menteri Imran Khan meluncurkan skema Ehsaas pada Maret 2019 sebagai bagian dari Program Dukungan Pendapatan Benazir yang memberikan bantuan keuangan kepada penduduk miskin.

Klaim yang sama menyebar di tempat lain di Facebook, tetapi seorang pejabat pemerintah federal mengatakan kepada AFP pada 25 April bahwa skema tersebut berakhir pada tahun 2022.

Semua posting lain yang meminta masyarakat untuk mendaftar untuk bantuan adalah “palsu,” kata pejabat tersebut.

BISP mempublikasikan video pada 26 Maret yang mengatakan bahwa mereka yang memenuhi syarat untuk skema kesejahteraan lain di bawah program tersebut didaftarkan melalui survei yang dilakukan setiap dua tahun.

Ini tidak menyebutkan pendaftaran melalui situs web.

Tangkapan layar diambil pada 23 April 2025 dari halaman web palsu.

MEMBACA  Kepala IAEA Catat Kemajuan Pembicaraan dengan Iran Soal Inspeksi Situs Nuklir | Berita Konflik Israel-Iran

Selain itu, situs web program BISP menggunakan domain “gov.pk.” Tetapi tautan dalam posting palsu tersebut dihosting di URL yang berakhir dengan .buzz.

AFP sebelumnya telah membantah informasi yang terkait dengan situs web pemerintah palsu.