A guesthouse in Japan is facing pressure from local authorities to change a policy requiring guests to declare they have not committed war crimes after complaints from Israel’s ambassador.
Israel’s Ambassador Gilad Cohen has accused the WIND VILLA guest house in Kyoto of discrimination for asking an Israeli tourist to sign a pledge stating they have never been involved in war crimes violating humanitarian and international law.
In response to world events, owner Ace Kishi began implementing this policy six months ago, with only a few guests, including Israelis and Russians, signing the pledge. Despite protests from the Israeli tourist in April, Kishi has no plans to alter the policy.
Kyoto city authorities conducted an investigation and criticized the guesthouse, but Kishi clarified that the pledge is only required for guests identified as potentially involved in war crimes from various countries, not just Israel.
Booking.com suspended WIND VILLA’s account after the incident, although the Israeli guest booked through Expedia.com. pic.twitter.com/t9Z2OJ3ghF
— Guesthouse WIND VILLA (@WindVilla) 1 Mei 2025
Akun lain WIND VILLA di situs pemesanan, termasuk Expedia.com, terus beroperasi seperti biasa, Kata Kishi.
Pemerintah Kyoto dan kedutaan Israel di Tokyo tidak membalas permintaan komentar dari Al Jazeera.
The Japan Times mengutip seorang pejabat kota yang mengatakan WIND VILLA tidak melanggar hukum Jepang, tetapi janji itu “tidak pantas”.
Booking.com memberitahu Al Jazeera bahwa misi perusahaan “adalah untuk memudahkan semua orang mengalami dunia, dan kami tidak mentolerir diskriminasi jenis apapun”.
“Kami telah menangguhkan sementara properti ini sehingga kami dapat menyelidiki masalah lebih lanjut,” kata juru bicara tersebut.
Insiden WIND VILLA mengikuti kejadian serupa di Kyoto tahun lalu, ketika sebuah hotel lokal menolak seorang pria Israel untuk menginap karena kemungkinan keterkaitannya dengan tindakan Israel di Gaza.
Hotel Kyoto tersebut menerima peringatan lisan dan tertulis dari kota bahwa mereka telah bertindak secara ilegal, menurut Kyodo News Jepang.
Menteri Luar Negeri Jepang Yoko Kamikawa mengatakan kepada media lokal saat itu bahwa “tidak dapat diterima” bagi hotel manapun untuk menolak akomodasi karena kewarganegaraan tamu.
“Kami berharap semua pengunjung ke Jepang akan dapat melakukan berbagai kegiatan di Jepang, merasa aman,” katanya dalam konferensi pers.