Sebuah laporan dari para pengawas sanksi PBB kepada Komite Dewan Keamanan PBB mengungkapkan bahwa serpihan dari sebuah misil yang mendarat di kota Kharkiv, Ukraina pada 2 Januari berasal dari misil balistik seri Hwasong-11 dari Korea Utara. Para pengawas sanksi PBB menyimpulkan bahwa “serpihan yang ditemukan dari misil yang mendarat di Kharkiv, Ukraina, pada 2 Januari 2024 berasal dari misil seri Hwasong-11 DPRK” dan melanggar embargo senjata terhadap Korea Utara.
Korea Utara, yang secara resmi dikenal sebagai Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK), telah dikenai sanksi PBB atas program misil balistik dan nuklirnya sejak tahun 2006, dan sanksi tersebut telah diperketat dari waktu ke waktu.
Tiga pengawas sanksi melakukan perjalanan ke Ukraina awal bulan ini untuk memeriksa serpihan tersebut dan tidak menemukan bukti bahwa misil tersebut dibuat oleh Rusia. Mereka “tidak dapat secara independen mengidentifikasi dari mana misil diluncurkan, ataupun oleh siapa”.
“Informasi tentang lintasan yang diberikan oleh otoritas Ukraina menunjukkan bahwa misil itu diluncurkan di wilayah Federasi Rusia,” tulis mereka dalam laporan 25 April kepada komite sanksi Korea Utara UNSC.
“Jika misil tersebut berada di bawah kendali pasukan Rusia, kemungkinan itu menunjukkan pengadaan oleh warga negara Federasi Rusia,” tambah mereka, menegaskan bahwa hal ini melanggar embargo senjata terhadap Korea Utara.
Misi Rusia dan Korea Utara di PBB di New York tidak langsung memberikan tanggapan atas laporan para pengawas.
AS dan negara lain telah menuduh Korea Utara mentransfer senjata ke Rusia untuk digunakan melawan Ukraina, yang sepenuhnya diserbu pada Februari 2022. Moskow dan Pyongyang telah membantah tuduhan tersebut, namun berjanji tahun lalu untuk memperdalam hubungan militer.
Pada pertemuan Dewan Keamanan bulan Februari, AS menuduh Rusia meluncurkan misil balistik yang dipasok oleh Korea Utara ke Ukraina setidaknya sembilan kali.
Para pengawas PBB mengatakan bahwa misil balistik seri Hwasong-11 pertama kali diuji oleh Pyongyang secara publik pada tahun 2019.
Rusia bulan lalu menggunakan hak veto untuk pembaharuan tahunan para pengawas sanksi PBB – yang dikenal sebagai panel ahli – yang selama 15 tahun telah memantau pelaksanaan sanksi internasional terhadap Korea Utara. Mandat panel ahli saat ini akan berakhir pada Selasa.
Beberapa hari setelah serangan 2 Januari, kantor jaksa wilayah Kharkiv memamerkan serpihan misil kepada media, mengatakan bahwa misil tersebut berbeda dari model Rusia dan “ini mungkin merupakan misil yang dipasok oleh Korea Utara”.