Pengadilan HAM tertinggi di Eropa pada Kamis memutuskan bahwa Perancis berhak memberikan denda bersyarat kepada aktivis iklim atas pencurian potret resmi presiden dari balai kota sebagai bentuk protes di tahun 2019.
Sebelas pengunjuk rasa mengajukan banding ke Mahkamah HAM Eropa, berargumen bahwa Perancis telah menghalangi hak kebebasan berekspresi mereka.
Namun, ECHR menyatakan bahwa Perancis tidak mengganggu ekspresi aktivis, bahkan proses hukum tersebut bisa dianggap sebagai “bagian dari strategi komunikasi” mereka.
Denda bersyarat 200 hingga 500 euro (sekitar Rp3,5-8,7 juta) disebut sebagai “sanksi paling ringan yang mungkin” sehingga tidak dianggap tidak proporsional, tambah pengadilan yang berbasis di Strasbourg itu.
Setiap balai kota di Perancis memajang potret presiden. Potret Emmanuel Macron menunjukkannya duduk di tepi meja dengan dua ponsel dan memoar pahlawan resistansi Prancis sekaligus presiden pascaperang, Charles de Gaulle, di belakangnya.
Kelompok Non-Violent Action COP21 (ANV-COP21), yang berada di balik pencurian potret tahun 2019, mengklaim sekitar 130 gambar dicuri di seluruh Perancis tahun itu.
Mereka menyebutnya sebagai “tanggung jawab moral” untuk bertindak atas apa yang mereka sebut kelambanan pemerintah Macron dalam menangani perubahan iklim.
Kesebelas penggugat di kasus ECHR telah menjalani semua jalur hukum di Perancis, mulai pengadilan rendah hingga Mahkamah Agung, dalam tiga kasus terpisah setelah mencuri potret di Paris dan dua lokasi lainnya di timur Perancis.
Namun, Mahkamah Agung Perancis sejak insiden 2019 mengubah sikapnya.
Pada 2023, pengadilan menyetujui pembebasan sekelompok aktivis lain atas pencurian potret presiden, dengan alasan itu bukan serangan terhadap martabatnya dan perubahan iklim adalah isu “kepentingan umum”.
Disebutkan juga bahwa nilai resmi potret Macron hanya 8,90 euro (sekitar Rp150 ribu), tidak termasuk bingkai.
Sejumlah terdakwa lain sejak itu dibebaskan dalam kasus serupa.
Kritik terhadap potret Macron sebenarnya sudah terjadi sebelum 2019.
Pada Oktober 2017, para walikota di wilayah Creuse memutar potretnya menghadap tembok sebagai protes atas pemotongan anggaran lokal dan PHK massal.
apz/ah/ekf/giv