Mayoritas di pengadilan federal di El Paso, Texas, menemukan bahwa peta baru menggunakan ras untuk menggambar ulang distrik kongres.
Sekelompok hakim federal telah memutuskan bahwa distrik kongres Texas yang baru digambar ulang tak dapat dipakai dalam pemilu paruh waktu 2026 mendatang, menjadi pukulan bagi upaya Partai Republik untuk memiringkan hasil pemilu menguntungkan mereka.
Pada Selasa, mayoritas dua lawan satu di Pengadilan Distrik AS untuk Texas bagian barat membatalkan peta itu, dengan dasar terdapat “bukti substansial” yang menunjukkan “Texas melakukan gerrymandering secara rasial” terhadap distrik-distrik tersebut.
Cerita yang Direkomendasikan
Daftar 3 item
Akhir daftar
Gerrymandering partisan umumnya dianggap legal menurut preseden pengadilan, namun membagi peta kongres berdasarkan garis rasial dianggap melanggar Konstitusi AS dan Undang-Undang Hak Suara 1965.
“Persepsi publik terhadap kasus ini adalah bahwa ini tentang politik. Memang, politik memainkan peran dalam pembuatan Peta 2025. Tapi ini jauh lebih dari sekadar politik,” tulis mayoritas hakim dalam pembukaan pendapat setebal 160 halaman tersebut.
Putusan ini menjadi kemunduran besar bagi upaya menggambar ulang distrik kongres menjelang pemilu paruh waktu yang sangat krusial, yang akan menentukan komposisi Kongres AS.
Seluruh 435 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat akan diperebutkan dalam pemilu tersebut. Dengan Partai Republik menguasai mayoritas tipis 219 kursi, analis berspekulasi bahwa kontrol atas badan legislatif itu berpotensi beralih partai.
Texas, kubu kuat Republik, telah memicu perlombaan nasional untuk mendesain ulang distrik kongres yang menguntungkan satu partai tertentu.
Pada Juni, sejumlah pemberitaan mengemuka bahwa administrasi Presiden Donald Trump telah menghubungi pejabat negara bagian untuk menggambar ulang peta negara bagian merah itu, guna menambah lima kursi DPR bagi Partai Republik.
Terlepas dari keraguan dan walkout dari Demokrat negara bagian, legislatif Texas mengesahkan peta baru yang digerrymander pada Agustus.
Hal itu menginspirasi negara-negara lain yang berhaluan kanan, terutama Carolina Utara dan Missouri, untuk melakukan hal serupa. Carolina Utara dan Missouri masing-masing meloloskan peta yang akan memberi Partai Republik satu kursi DPR tambahan.
Tindakan Texas juga memicu reaksi balik dari Demokrat. Gubernur California Gavin Newsom memimpin kampanye melalui surat suara di negaranya yang sangat biru untuk meloloskan sebuah proposisi pada November yang menunda komisi distrik independen dan malah menerapkan peta partisan yang condong ke Demokrat.
Para pemilih meloloskan inisiatif surat suara tersebut dengan mayoritas besar pada November, membuka jalan bagi Demokrat untuk meraih lima kursi tambahan di California tahun depan.
Pertarungan redistricting tingkat negara bagian telah memicu berbagai tantangan hukum, termasuk yang diputuskan di Texas pada Selasa.
Dalam kasus tersebut, kelompok-kelompok hak sipil menuduh pemerintah Texas berupaya melemahkan kekuatan pemilih kulit hitam dan Hispanik.
Hakim David Guaderrama, yang ditunjuk oleh mantan Presiden Barack Obama, dan Jeffrey V Brown, yang ditunjuk oleh Trump, menulis keputusan mayoritas yang menguntungkan para penggugat.
Hakim ketiga — Jerry Smith, yang diangkat di masa Ronald Reagan — menyatakan pendapat berbeda (dissenting) dari keputusan mereka.
Dalam tulisan atas nama mayoritas, Brown menyatakan bahwa pejabat Trump, Harmeet Dhillon, kepala Divisi Hak Sipil Departemen Kehakiman, membuat “pernyataan yang secara hukum tidak benar” bahwa empat distrik kongres di negara bagian itu “inkonstitusional” karena mayoritas penduduknya bukan kulit putih.
Surat yang dikirim Dhillon yang berisi pernyataan itu turut memicu pertarungan redistricting Texas, demikian argumen Brown.
Sang hakim juga menunjuk pada pernyataan-pernyataan yang dibuat Gubernur Texas Greg Abbott, yang tampak merujuk pada komposisi rasial distrik-distrik tersebut. Brown mengindikasikan, jika tujuan peta baru itu murni partisan dan bukan rasial, maka mengherankan bahwa tidak ada distrik mayoritas kulit putih yang menjadi sasaran.
Putusan pada Selasa itu mengembalikan peta distrik kongres Texas tahun 2021. Saat ini, negara bagian itu diwakili oleh 25 Republikan dan 12 Demokrat di DPR AS.
Jaksa Agung Texas Ken Paxton telah berjanji akan mengajukan banding atas putusan tersebut ke Mahkamah Agung AS.
“Kiri radikal sekali lagi berusaha merongrong kehendak rakyat. Peta Indah Nan Agung itu sepenuhnya legal dan disahkan untuk tujuan partisan guna lebih merepresentasikan afiliasi politik Texas,” tulis Paxton dalam sebuah pernyataan yang diposting di media sosial.
Dia menyatakan optimisme tentang peluangnya di depan Mahkamah Agung yang berhaluan konservatif. “Saya sepenuhnya berharap Mahkamah akan menegakkan hak berdaulat Texas untuk melakukan redistricting partisan.”
Peta kongres baru California juga menghadapi tantangan hukum, dengan administrasi Trump menggugat bersama Partai Republik negara bagian tersebut.