Mantan presiden bantah keterlibatan dalam upaya dugaan untuk membatalkan kekalahannya di pemilu 2022.
Pengacara telah mengajukan pernyataan akhir atas nama mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro dalam persidangan yang menyoroti dugaan perannya dalam plot untuk tetap berkuasa meski kalah di pemilu 2022.
Dalam pernyataan yang diajukan Rabu malam, kuasa hukum Bolsonaro membantah tuntutan terhadapnya dan menyatakan bahwa jaksa tidak menghadirkan bukti yang meyakinkan.
“Tidak ada alasan untuk menghukum Jair Bolsonaro berdasarkan bukti yang diajukan, yang justru menunjukkan bahwa ia memerintahkan transisi … dan meyakinkan pendukungnya bahwa dunia tidak akan berakhir pada 31 Desember,” tulis dokumen tersebut.
Mantan presiden sayap kanan ini bisa menghadapi hukuman hingga 12 tahun penjara jika terbukti berupaya kudeta setelah kalah dari rival sayap kiri dan Presiden Luiz Inácio Lula da Silva.
Berdasarkan dokumen pengadilan, Hakim Agung Alexandre de Moraes meminta ketua panel Mahkamah Agung untuk menjadwalkan persidangan Bolsonaro.
Bolsonaro, yang sebelumnya meragukan proses pemilu, membantah terlibat dalam plot yang diduga mencakup rencana pembunuhan Lula.
Kuasa hukumnya menyatakan bahwa persetujuannya atas transisi membantah tuduhan kudeta.
“Ini bukti yang meniadakan premis utama dakwaan,” kata mereka.
Jaksa Agung Paulo Gonet pada Juli lalu mengajukan argumen akhir, merujuk catatan tangan, berkas digital, percakapan, dan dokumen yang disebutnya bukti konspirasi melawan demokrasi.
Usai kekalahan Bolsonaro, pendukungnya berkerumun di markas militer, mendesak tentara mencegah Lula berkuasa. Sebagian bahkan menyerbu gedung federal di Brasilia pada 8 Januari 2023. Beberapa membandingkannya dengan kudeta militer 1960-an yang memulai era diktator puluhan tahun—suatu periode yang kerap dipuji Bolsonaro.
Bolsonaro dan sekutunya, termasuk Presiden AS Donald Trump, menyebut persidangan ini sebagai “perburuan politis”.
Survei terbaru Datafolha menunjukkan lebih dari 50% warga Brasil setuju dengan keputusan pengadilan untuk menahan rumah Bolsonaro Agustus lalu. Mayoritas juga percaya bahwa Hakim Agung de Moraes, yang sering jadi sasaran kemarahan sayap kanan, bertindak sesuai hukum.
Sebaliknya, 53% responden menolak klaim bahwa Bolsonaro dikriminalisasi secara politis.
Dari Gedung Putih, Trump menyebut Bolsonaro “orang jujur” dan korban “eksekusi politik”.
Pemerintah Trump mengampanyekan tekanan agar pengadilan menghentikan kasus ini, termasuk memberi sanksi de Moraes dan membatasi ekspor Brasil ke AS—langkah yang memicu kemarahan dan dianggap serangan terhadap kedaulatan Brasil.