Dewan Keamanan PBB telah memberikan suara mendukung resolusi AS untuk mencabut sanksi terhadap Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa menjelang kunjungannya ke Gedung Putih pekan depan.
Sharaa dinobatkan sebagai presiden transisi setelah memimpin ofensif pemberontak yang menggulingkan Bashar al-Assad pada Desember 2024, mengakhiri 13 tahun perang saudara.
Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Mike Waltz, menyatakan bahwa PBB telah mengirimkan “sinyal politik yang kuat” yang mengakui Suriah sedang berada dalam “era baru” pasca lengsernya Assad.
Sharaa sebelumnya berada di bawah sanksi PBB sebagai pemimpin kelompok Islam Hayat Tahrir al-Sham (HTS), yang dahulu terkait dengan al-Qaeda. AS menghapus HTS dari daftar kelompok teror asing pada bulan Juli.
PBB juga mencabut sanksi terhadap Menteri Dalam Negeri Suriah, Anas Khattab.
Menteri Luar Negeri Suriah menyambut baik pencabutan sanksi tersebut dengan menulis di media sosial: “Suriah menyampaikan apresiasinya kepada Amerika Serikat dan negara-negara sahabat atas dukungan mereka kepada Suriah dan rakyatnya.”
Kunjungan Sharaa ke Gedung Putih pada hari Senin ini berlangsung setelah Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa pemimpin Suriah tersebut telah membuat “kemajuan baik” dalam upaya membawa perdamaian ke negara yang telah porak-poranda akibat perang itu.
Keduanya pertama kali bertemu pada bulan Mei, ketika Trump mengunjungi Riyadh dalam rangka kunjungannya ke Timur Tengah.
Usai pertemuan tersebut, presiden AS itu menjuluki Sharaa sebagai “orang yang tangguh” dengan “masa lalu yang sangat kuat”.
Kelompok Islamnya, HTS, merupakan afiliasi al-Qaeda di Suriah hingga dia memutuskan hubungan pada tahun 2016.
Kunjungan hari Senin ini bukanlah perjalanan pertama Sharaa ke AS tahun ini. Pada bulan September, ia menjadi pemimpin Suriah pertama yang berpidato di Sidang Majelis Umum PBB di New York dalam hampir 60 tahun terakhir.
Dalam pidatonya, ia menyatakan bahwa Suriah sedang “mengklaim kembali posisinya yang sah di antara bangsa-bangsa di dunia” dan menyatakan solidaritas dengan rakyat Gaza.