Pemimpin daerah otonom Georgia, Abkhazia, mengundurkan diri setelah beberapa hari protes massal terkait RUU pro-Rusia kontroversial. Kantor pers Aslan Bzhania mengatakan dia mengundurkan diri “untuk menjaga stabilitas dan ketertiban konstitusi” dan kedua belah pihak telah sepakat para demonstran yang telah menyerbu parlemen di Sukhumi harus membubarkan diri pada Selasa. RUU tersebut yang akan melegalkan investasi dan kepemilikan tanah Rusia, telah ditarik. Abkhazia menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1999, dan Rusia mengakui Abkhazia sebagai negara independen setelah perang Georgia-Rusia pada tahun 2008. Georgia mengatakan Abkhazia “diduduki” oleh Moskow. Mayoritas negara menganggap wilayah di pantai Laut Hitam sebagai bagian dari Georgia. RUU pro-Rusia memicu protes di daerah otonomi Georgia. Dalam pernyataan yang diposting di Telegram pada Senin malam, kantor pers Bzhania mengatakan parlemen Abkhazia akan mempertimbangkan pengunduran dirinya pada Selasa. Itu mengatakan Wakil Bzhania akan menjadi pemimpin pelaksana Abkhazia, yang kemudian akan memberhentikan perdana menteri saat ini. Pernyataan itu memperingatkan bahwa Bzhania akan menarik tawaran pengunduran dirinya jika para demonstran menolak meninggalkan gedung pemerintahan. Bzhania menggambarkan dirinya sebagai presiden Abkhazia – Georgia dan sebagian besar dunia tidak mengakui otoritasnya. Oposisi Abkhazia tidak mengomentari tawaran pengunduran diri Bzhania. Terletak di sepanjang Laut Hitam dan pegunungan Kaukasus, Abkhazia dikenal karena keindahan alam dan garis pantainya, dan merupakan salah satu tujuan liburan favorit untuk elit Soviet hingga runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Penduduk setempat khawatir bahwa RUU yang diusulkan akan memicu masuknya investasi Rusia, membuat harga properti menjadi mahal dan lebih memperkuat cengkeraman Moskow di wilayah tersebut. Didukung oleh Rusia, Abkhazia berperang untuk memisahkan diri dari Georgia pada tahun 1992-93, sebelum secara sepihak menyatakan kemerdekaan. Ekonomi Abkhazia sangat bergantung pada pariwisata dari Rusia. Pada tahun 2009, Moskow menandatangani perjanjian lima tahun dengan Abkhazia untuk mengambil kendali formal atas perbatasan dengan sisa Georgia, sementara pada tahun 2014 Moskow dan Sukhumi menandatangani perjanjian “kemitraan strategis”.
