Ketua DPR Mike Johnson menyatakan bahwa ia tidak akan bernegosiasi dengan Partai Demokrat hingga mereka mencabut tuntutan terkait layanan kesehatan.
Diterbitkan Pada 13 Okt 2025
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat, Mike Johnson, menyampaikan bahwa pemberhentian pemerintah yang sedang berlangsung ini berpotensi menjadi yang terpanjang dalam sejarah, seiring dengan kebuntuan antara Partai Demokrat dan Republik yang terus berlarut tanpa tanda-tanda penyelesaian.
Dalam keterangannya kepada wartawan pada hari Senin, Johnson, yang berasal dari Partai Republik, menegaskan bahwa ia tidak akan berunding dengan anggota legislatif dari Partai Demokrat sampai mereka menunda tuntutan kebijakan mereka yang berkaitan dengan layanan kesehatan—sebuah persoalan yang menjadi inti dari pemberhentian pemerintah ini.
Rekomendasi Cerita
“Kita sedang meluncur menuju salah satu pemberhentian pemerintah terpanjang dalam sejarah Amerika,” ujar Johnson, yang memimpin para anggota legislatif Republik di DPR.
Administrasi Presiden Donald Trump telah menggunakan situasi ini, yang kini memasuki hari ketiga belas, sebagai dalih untuk memajukan serangkaian pemotongan dan PHK terhadap layanan dan lembaga pemerintah, meskipun kewenangan hukumnya untuk melakukan hal tersebut masih diperdebatkan.
Trump secara terang-terangan menyatakan bahwa pemotongan semacam itu akan menyasar rival politiknya, dengan mengatakan pekan lalu bahwa ia akan mengurangi “program-program Demokrat” jika partai tersebut menolak mencabut tuntutannya mengenai subsidi layanan kesehatan.
Jajak pendapat terkini menunjukkan bahwa para pemilih di Amerika menyalahkan Partai Demokrat, Partai Republik, dan Trump sendiri dalam porsi yang hampir setara atas terjadinya pemberhentian pemerintah ini.
Partai Demokrat menyerukan perpanjangan subsidi di bawah Undang-Undang Perawatan Terjangkau yang diandalkan oleh jutaan warga Amerika untuk membeli paket asuransi kesehatan.
Partai Republik berpendapat bahwa isu tersebut dapat dibahas setelah pemerintah kembali beroperasi, tetapi kaum Demokrat menyatakan keraguan bahwa Partai Republik akan menepati janji tersebut.
Di awal tahun ini, anggota legislatif Partai Republik mengesahkan undang-undang perpajakan dan pengeluaran yang sangat besar yang diproyeksikan mengakibatkan hilangnya akses layanan kesehatan bagi lebih dari 15 juta orang.
Meskipun pemberhentian pemerintah telah menjadi fenomena rutin dalam politik AS dalam beberapa tahun terakhir, hal ini dapat mengganggu atau mengurangi akses ke layanan-layanan kunci dan memaksa para pegawai untuk bekerja tanpa dibayar selama periode waktu yang tidak pasti.
Militer AS menyatakan pada akhir pekan bahwa mereka akan menggunakan dana sisa yang awalnya dialokasikan untuk penelitian dan pengembangan guna memastikan bahwa personel militer terus menerima gaji.
Pemutusan hubungan kerja massal yang didorong oleh administrasi Trump merupakan hal yang relatif baru dalam sejarah pemberhentian pemerintah. Wakil Presiden JD Vance telah memperingatkan bahwa pemotongan yang lebih “menyakitkan” akan menyusul, bahkan saat serikat pekerja pemerintah melayangkan tantangan hukum terhadap pemecatan tersebut.