Kepala partai oposisi Bavaria di parlemen Jerman, atau Bundestag, telah menyerukan konsekuensi yang keras menyusul demonstrasi di Hamburg di mana para pembicara meminta caliphate Islam untuk menggantikan demokrasi Jerman. “Siapa pun yang ingin memperkenalkan syariah [hukum Islam yang ketat] di Jerman dan menyatakan caliphate adalah musuh demokrasi kita,” kata Alexander Dobrindt, kepala faksi Bundestag untuk Partai Persatuan Sosial Kristen Bavaria (CSU), kepada surat kabar Bild. “Negara harus menghadapi mereka dengan konsistensi dan ketegasan,” katanya. Lebih dari 1.000 orang menghadiri rapat di Hamburg pada hari Sabtu, di mana para pembicara meminta hukum Islam yang ketat untuk menggantikan demokrasi Jerman. Di masa depan, siapa pun yang secara publik meminta penghapusan tatanan dasar demokrasi bebas dan menginginkan teokrasi, misalnya, harus dapat dipidanakan, Dobrindt mengatakan, menambahkan bahwa mereka harus menghadapi hukuman penjara minimal enam bulan. Dia mengatakan Undang-Undang Kewarganegaraan juga harus diubah sehingga seseorang akan kehilangan kewarganegaraan Jerman mereka jika mereka secara publik meminta penghapusan tatanan dasar demokrasi bebas. Selain itu, Islamis yang demikian harus kehilangan hak mereka atas tunjangan di bawah Undang-Undang Tunawisma Pencari Suaka, kata politisi Bavaria itu. Setelah demonstrasi itu, Menteri Dalam Negeri Jerman Nancy Faeser meminta negara untuk mengambil “tindakan tegas” terhadap para penyelenggara tersebut. Dobrindt menuntut agar Faeser segera menerapkan langkah-langkah untuk menghentikan propaganda Islam di Jerman. Di Jerman, berlaku hukum daripada hukum Tuhan, katanya. Menurut informasi dari kantor Hamburg dari dinas intelijen dalam negeri, yang sebelumnya dikenal sebagai Kantor Perlindungan Konstitusi, penyelenggara rapat tersebut dekat dengan grup Muslim Interaktiv. Organisasi ini dikategorikan sebagai gerakan ekstremis yang terkonfirmasi.
