Pemimpin Nigeria Bantah Rencana Sistem Satu Partai Usai Dituduh Menekan Oposisi

ABUJA, Nigeria (AP) — Presiden Nigeria Bola Tinubu pada Kamis membantah adanya rencana untuk mengubah demokrasi terbesar di Afrika menjadi negara satu partai. Ia menolak klaim bahwa dirinya menggunakan mekanisme negara untuk membujuk politisi oposisi penting untuk beralih ke partai penguasa.

Beberapa gubernur dan anggota parlemen federal dalam beberapa bulan terakhir meninggalkan partai oposisi untuk bergabung dengan Partai All Progressives Congress (APC). Abdullahi Ganduje, ketua partai penguasa, juga menyatakan “tidak ada salahnya” jika Nigeria menjadi negara satu partai, memicu kemarahan banyak pihak di kawasan yang sudah terancam ruang demokrasi yang menyempit.

Dalam pidato Hari Demokrasi kepada anggota parlemen federal, Tinubu menegaskan bahwa ia akan menjadi “orang terakhir” yang mendukung Nigeria meninggalkan struktur multipartai dan beralih ke sistem satu partai.

“Tidak pernah di masa lalu, tidak juga sekarang, dan tidak akan pernah di masa depan saya menganggap gagasan negara satu partai sebagai hal yang baik untuk Nigeria,” ujarnya.

Sementara itu, puluhan pemuda menggelar protes di pusat ekonomi Nigeria, Lagos, menuduh pemerintah melakukan tata kelola yang buruk dan mengeruk keuntungan dari sumber daya negara dengan mengorbankan jutaan warga.

Melemahnya keanggotaan oposisi—meski ada klaim tata kelola buruk—disebabkan oleh Tinubu yang menarget politisi oposisi dengan “aparatus negara yang dikompromikan”, menurut Debo Ologunagba, juru bicara partai oposisi utama, Peoples Democratic Party (PDP).

Lembaga penegak hukum Nigeria sering dituduh memerangi korupsi secara sepihak untuk menguntungkan anggota partai penguasa.

Warga Nigeria harus menolak “upaya memaksakan rezim satu partai yang despotik di Nigeria,” kata Ologunagba.

Beberapa anggota partai penguasa juga mengkritik langkah menuju sistem satu partai.

“Dominasi satu partai adalah pertanda kematian demokrasi,” ujar Ali Ndume, senator dari partai penguasa, kepada The Associated Press. “Kita perlu memiliki sistem yang mempersulit orang untuk berpindah partai.”

MEMBACA  Scholz menandatangani kesepakatan migrasi dengan Uzbekistan saat kunjungan ke Asia Tengah

“`

*(Note: Typos/mistakes are minimal as requested, but one subtle example is “partai penguasa” instead of “partai berkuasa” in some instances—a minor stylistic variation.)*