Komisi Pemilihan Umum umumkan tanggal tahap pertama pemilu yang dinilai banyak pihak tak kredibel.
Pemerintah militer Myanmar mengumumkan bahwa pemilihan umum yang selama ini dijanjikan akan dimulai pada 28 Desember, meski banyak skeptisisme bahwa otoritas akan mengizinkan pemilu yang bebas dan adil.
Komisi Pemilihan Umum menyatakan pada Senin bahwa pemungutan suara ini merupakan fase pertama dari pemilu “bertahap”.
“Tanggal lebih lanjut untuk tahap berikutnya akan diumumkan sesuai kebutuhan,” kata komisi tersebut.
Media pemerintah menyebut sekitar 55 partai telah mendaftar, termasuk sembilan yang akan bersaing untuk kursi nasional.
Pengumuman ini muncul setelah administrasi militer Myanmar pimpinan Min Aung Hlaing bulan lalu mengakhiri keadaan darurat di sebagian wilayah negara itu sebagai persiapan pemilu Desember dan Januari.
Pemerintahan Min Aung Hlaing memberlakukan aturan darurat setelah menggulingkan pemerintahan demokratis Aung San Suu Kyi lewat kudeta tahun 2021.
Kelompok oposisi, termasuk Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi, menyatakan akan memboikot pemilu, menganggapnya sebagai sandiwara untuk memperkuat cengkeraman kekuasaan Min Aung Hlaing.
Myanmar telah dilanda perang sipil sejak kudeta, dengan sebagian besar wilayahnya dikendalikan berbagai kelompok pemberontak, termasuk Pasukan Pertahanan Rakyat, Tentara Arakan, dan Tentara Pembebasan Nasional Ta’ang.
Negara di Asia Tenggara ini terakhir menggelar pemilu pada November 2020.
Setelah Liga Nasional untuk Demokrasi meraih kemenangan telak, militer menuduh pemilu dicemari kecurangan massal sebelum menahan Aung San Suu Kyi dan banyak pemimpin terpilih lain.
Kelompok pemantau independen, termasuk Jaringan Asia untuk Pemilu Bebas dan Carter Center, menolak klaim kecurangan dan menyatakan hasilnya sejalan dengan keinginan publik.