Pemerintah Thailand Diguncang Krisis Setelah Rekaman Telepon Bocor
Pemerintahan Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, terguncang setelah salah satu mitra koalisi besar mengundurkan diri di tengah kemarahan publik atas kebocoran rekaman panggilan teleponnya dengan mantan pemimpin Kamboja.
Paetongtarn menghadapi desakan untuk mundur pada Kamis saat kerajaan dilanda ketidakstabilan politik baru, ditakutkan sengketa perbatasan dengan Kamboja bisa memicu bentrokan militer.
Krisis ini muncul setelah rekaman panggilan Paetongtarn dengan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen—yang masih berpengaruh besar di negaranya—bocor ke publik. Mereka membahas sengketa perbatasan yang sebelumnya menewaskan seorang prajurit Kamboja dalam bentrokan Mei lalu.
Dalam panggilan 15 Juni itu, Paetongtarn mendesak Hun Sen untuk menyelesaikan konflik secara damai, memanggilnya "paman" dan memintanya tidak mendengarkan "pihak lain" di Thailand, termasuk seorang jenderal yang disebutnya "hanya ingin terlihat keren".
Paetongtarn kemudian klaim sikapnya terhadap Hun Sen hanyalah taktik negosiasi dan tidak ada masalah dengan militer.
Mitra Koalisi Mundur
Kebocoran ini memicu kecaman keras terhadap PM berusia 38 tahun—putri dan keponakan mantan PM Thaksin dan Yingluck Shinawatra—hanya 10 bulan setelah dilantik.
Rabu malam, Partai Bhumjaithai—mitra koalisi terbesar Pheu Thai—keluar dari pemerintahan, menyatakan sikap Paetongtarn telah melukai martabat negara dan tentara.
Kehilangan 69 kursi Bhumjaithai membuat koalisi Paetongtarn hanya punya mayoritas tipis di parlemen, meningkatkan kemungkinan pemilu dipercepat.
Partai-partai koalisi lain akan rapat Kamis untuk tentukan langkah, dan jika mereka ikut hengkang, pemerintahan Paetongtarn bisa runtuh.
Partai Rakyat, penerus Partai Move Forward (pemenang pemilu 2023 tapi dibubarkan pengadilan tahun lalu), menuntut pemilu baru.
"Kebocoran rekaman ini adalah titik puncak hilangnya kepercayaan publik," kata pemimpin Partai Rakyat, Natthaphong Ruengpanyawut.
"Saya minta PM bubarkan parlemen. Rakyat butuh pemerintahan yang sah dari proses demokratis."
Ratusan demonstran anti-pemerintah berunjuk rasa di depan Gedung Pemerintah, menuntut Paetongtarn mundur.
Militer Tegaskan Komitmen pada Demokrasi
Komentar Paetongtarn soal jenderal sangat sensitif di Thailand, di mana militer punya sejarah kudeta sejak 1932.
Panglima TNI Jenderal Pana Claewplodtook lewat pernyataan menegaskan "komitmen pada demokrasi dan kedaulatan negara".
"Yang terpenting adalah rakyat Thailand bersatu mempertahankan kedaulatan," bunyi pernyataan itu.
Krisis ini memicu kekhawatiran kudeta baru—Thaksin dan Yingluck sebelumnya juga digulingkan militer.
Paetongtarn bertemu pejabat keamanan Kamis untuk bahas krisis dengan Kamboja. Dengan dukungan menteri pertahanan dan pimpinan militer, ia minta maaf atas rekaman bocor, serukan persatuan nasional, dan janji dukung penuh tentara.
Dubes Kamboja Dipanggil
Kebocoran ini memanas