Pemerintahan minoritas Jepang yang goyah tampaknya akan menghadapi kemunduran lagi dalam pemilihan penting di majelis tinggi akhir pekan ini, sebagai pemilu nasional pertama sejak PM Shigeru Ishiba menjabat tahun lalu.
Sebanyak 124 dari 248 kursi di Majelis Tinggi Parlemen Jepang akan diperebutkan Minggu ini. Partai Demokrat Liberal (LDP) pimpinan Ishiba beserta mitra koalisinya, Komeito, harus memenangkan 50 dari 66 kursi yang diperebutkan untuk mempertahankan mayoritas.
Namun, survei menunjukkan koalisi ini kemungkinan gagal, mengulangi kekalahan telak Oktober lalu saat LDP-Komeito kehilangan mayoritas di majelis rendah—hasil terburuk sejak 2009.
LDP telah memimpin Jepang hampir sepanjang era pasca-perang.
Inflasi menjadi masalah kritis bagi Ishiba, dengan harga beras—yang melonjak dua kali lipat akibat gagal panen dan kebijakan pemerintah—memicu ketidakpuasan pemilih. Partai oposisi pun menjanjikan pemotongan pajak dan kesejahteraan untuk meredam stagnasi ekonomi.
Sementara warga menghadapi biaya hidup yang melambung, lemahnya Yen justru membanjiri turis asing. Masalah overtourism dan kurangnya penghormatan pada budaya lokal dimanfaatkan oleh partai populis Sanseito.
Partai ini, awalnya digagas oleh streamer Kazuya Kyoumoto dan politisi Sohei Kamiya pada 2019, mencuat selama pandemi dengan narasi konspirasi dan ultranasionalis. Kini, Sanseito menarik pemilih melalui kampanye "Jepang Pertama" dan anti-imigran, menyebut kedatangan pekerja asing sebagai "invasi diam-diam".
Meski imigran hanya 3% populasi, Jepang telah menerima sekitar satu juta pekerja asing dalam tiga tahun terakhir untuk mengisi kekurangan tenaga kerja.
Kamiya, pemimpin Sanseito, mengklaim partainya memaksa pemerintah menanggapi keresahan soal imigran. "Dulu, isu ini langsung diserang kiri. Kami tetap dikritik, tapi dukungan juga bertambah," ujarnya.
Jika LDP kehilangan kursi seperti diprediksi, Ishiba mungkin akan memperluas koalisi atau berkompromi dengan oposisi. Namun, bekerja sama dengan Sanseito berisiko merusak citra sentris LDP.
"LDP bisa kehilangan pemilih tengah jika terlalu ke kanan," kata Tsuneo Watanabe dari Sasakawa Peace Foundation.
Analis David Boling memperingatkan Ishiba bisa dipaksa mundur jika hasil pemilu buruk. Pengunduran dirinya berpotensi memicu krisis politik, terutama saat Jepang berusaha menghindari tarif 25% dari AS sebelum tenggat 1 Agustus.
Pada Jumat, Ishiba sempat jeda kampanye untuk mendesak Menteri Keuangan AS Scott Bessent melanjutkan negosiasi tarif. Bessent menegaskan, "Perjanjian yang adil lebih penting daripada terburu-buru."