Pemerintah Inggris Akan Gunakan UU Antiteror untuk Larang Organisasi Aktivis Setelah Pesawat Militer Dirusak
Pemerintah Inggris menyatakan akan menggunakan undang-undang antiteror untuk melarang Palestine Action, sebuah kelompok kampanye yang menentang perang genosida Israel di Gaza dan peran Inggris dalam mendukungnya. Langkah ini diambil setelah aktivis kelompok tersebut merusak dua pesawat militer.
Aksi protes pecah di Trafalgar Square, London, pada Senin, di mana demonstran bersolidaritas dengan Palestine Action bentrok dengan polisi. Kerumunan bergerak mendekati petugas saat mencoba menahan seseorang, sementara massa meneriakkan "lepaskan mereka!".
Dengan keputusan ini, menjadi tindak pidana untuk bergabung dengan kelompok pro-Palestina tersebut, menempatkannya dalam kategori yang sama seperti Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda, atau ISIS menurut hukum Inggris. Siapa pun yang mendukung atau menjadi anggota bisa menghadapi hukuman hingga 14 tahun penjara.
Aktivis kelompok ini menerobos pangkalan RAF di Inggris tengah pekan lalu dan mengaku merusak dua pesawat militer sebagai protes atas dukungan Inggris terhadap perang Israel di Gaza. Palestine Action menyebut dua anggotanya masuk pangkalan RAF Brize Norton, menyemprot cat merah ke mesin pesawat Voyager dan menghancurkannya dengan linggis.
"Meski secara publik mengutuk pemerintah Israel, Inggris terus mengirim kargo militer, menerbangkan pesawat mata-mata di Gaza, dan mengisi bahan bakar jet tempur AS/Israel," tulis kelompok itu dalam pernyataan Jumat lalu, sambil mengunggah video aksi tersebut di X.
Cat merah yang "melambangkan pertumpahan darah warga Palestina" juga disemprotkan di landasan pacu, dan bendera Palestina ditinggalkan di lokasi. Aktivis berhasil keluar tanpa terdeteksi dan menghindari penangkapan.
Perdana Menteri Keir Starmer menyebut aksi ini sebagai "perusakan yang memalukan". Namun, langkah pemerintah menuai kecaman. Anggota parlemen Partai Buruh, Apsana Begum, menyatakan:
"Melabeli Palestine Action sebagai ‘teroris’ sambil terus mengirim senjata ke negara yang melakukan kejahatan kemanusiaan terbesar di Gaza bukan hanya tidak bisa dibenarkan, tapi juga mengerikan. Penindasan hak protes adalah ancaman bagi kita semua."
Palestine Action mengecam respons polisi terhadap aksi solidaritas sebagai "draconian" (kejam). Dalam cuitannya, mereka menulis:
"Respons kejam polisi terhadap protes solidaritas dengan Palestine Action. Mereka ingin melarang kami, membubarkan protes di parlemen, kini menyerang kami. Rakyat tidak akan gentar. KAMI SEMUA PALESTINE ACTION."
Protes mingguan di Inggris telah menarik puluhan ribu orang yang menentang perang Israel di Gaza dan pasokan senjata Inggris ke militer Israel—yang menurut pemerintah sudah ditunda, tapi faktanya masih berlanjut.
NGO Campaign Against Arms Trade (CAAT) menemukan bahwa Inggris justru meningkatkan izin ekspor peralatan militer ke Israel setelah pengumuman penundaan sementara pada September 2024. Pemerintah juga menolak menghentikan pengiriman komponen jet F-35, dengan alasan akan berdampak besar pada "perdamaian dan keamanan internasional".