Seorang anggota parlemen Ukraina dan sejumlah pejabat lainnya ditangkap setelah lembaga anti-korupsi negara itu mengungkap apa yang mereka sebut sebagai skema suap besar-besaran dalam pembelian drone dan sistem perang elektronik.
Dalam pernyataannya di X, Presiden Volodymyr Zelensky menyebutkan bahwa seorang anggota parlemen Ukraina, kepala administrasi distrik dan kota, serta sejumlah anggota Garda Nasional terlibat dalam skema ini, di mana kontrak negara dengan pemasok ditandatangani dengan harga yang digelembungkan hingga 30%.
Zelensky menulis bahwa tidak boleh ada toleransi terhadap korupsi di Ukraina, dan berterima kasih kepada lembaga-lembaga tersebut atas kerja keras mereka.
Kemerdekaan lembaga anti-korupsi Ukraina dipulihkan pada Kamis, setelah protes besar-besaran di seluruh negeri.
Pemerintah Zelensky menghadapi reaksi keras setelah memperkenalkan RUU yang akan mencabut kemandirian Badan Anti-Korupsi Nasional (Nabu) dan Kantor Kejaksaan Anti-Korupsi Khusus (Sap).
Presiden mengklaim bahwa lembaga-lembaga ini perlu “dibersihkan dari pengaruh Rusia” dan berusaha memberi jaksa agung wewenang untuk memutuskan siapa yang harus dituntut dalam kasus korupsi tingkat tinggi.
Banyak yang melihat langkah ini sebagai kemunduran dalam perang melawan korupsi di Ukraina, memicu demonstrasi anti-pemerintah terbesar sejak Rusia melancarkan invasi besar-besaran pada 2022.
Zelensky mengakui kemarahan publik dan mengajukan RUU baru yang mengembalikan kemandirian lembaga-lembaga tersebut, yang disetujui parlemen hanya sembilan hari setelah RUU sebelumnya disahkan.
Kepala Direktorat Intelijen Utama Kementerian Pertahanan Ukraina (HUR), Kyrylo Budanov, berterima kasih kepada Zelensky karena “mendengar suara publik” mengenai wewenang lembaga anti-korupsi dan “tidak melakukan kesalahan”.
Langkah ini juga dipuji oleh sekutu Uni Eropa, yang sebelumnya menyuarakan kekhawatiran atas implikasi RUU awal.
Perjuangan melawan korupsi sangat penting dalam upaya Ukraina bergabung dengan UE. Pembentukan Nabu dan Sap adalah persyaratan yang ditetapkan Komisi Eropa dan Dana Moneter Internasional pada 2014, sebagai syarat pelonggaran pembatasan visa.
Akibatnya, Kyiv diberi status kandidat UE pada 2022, membawa negara itu selangkah lebih dekat ke Barat.
Sejak didirikan, Nabu dan Sap terlibat dalam penyelidikan mendalam terkait penyalahgunaan aset dan suap senilai jutaan dolar di berbagai kementerian dan sektor.
Investigasi bersama pada 2023 berujung pada penangkapan Ketua Mahkamah Agung Ukraina, Vsevolod Kniaziev, terkait suap senilai $3 juta (£2,4 juta; €2,9 juta).