Korea Utara telah menahan pejabat keempat terkait gagalnya peluncuran kapal perang baru yang membuat pemimpin negara itu, Kim Jong Un, murka.
Ri Hyong-son, wakil direktur Departemen Industri Persenjataan Partai Pekerja yang berkuasa, “bertanggung jawab besar atas kecelakaan serius” pekan lalu, kata kantor berita milik negara KCNA pada Senin.
Kapal perusak berbobot 5.000 ton itu miring dan merusak lambungnya, yang oleh Kim disebut sebagai “tindakan kriminal” yang “sangat merusak martabat dan kebanggaan [negara]”.
Kapal tersebut sedang diperbaiki di bawah bimbingan tim ahli, kata KCNA.
Ri, yang merupakan bagian dari Komisi Militer Pusat partai, adalah pejabat tingkat tertinggi yang ditahan sejauh ini terkait insiden ini.
Komisi tersebut memimpin Tentara Rakyat Korea dan bertanggung jawab atas pengembangan serta pelaksanaan kebijakan militer Korea Utara.
Akhir pekan lalu, Pyongyang juga menahan tiga pejabat di galangan kapal Chongjin utara, tempat kapal perusak itu dibangun dan gagal diluncurkan.
Para pejabat tersebut adalah kepala insinyur, kepala konstruksi, dan manajer administratif.
Kim sebelumnya menyatakan bahwa insiden Rabu lalu disebabkan oleh “kelalaian mutlak, ketidakbertanggungjawaban, dan empirisme yang tidak ilmiah”.
Tidak jelas hukuman apa yang akan mereka terima, namun negara otoriter ini dikenal pernah menjatuhkan hukuman kerja paksa bahkan hukuman mati bagi pejabat yang dianggap bersalah.
Korea Utara jarang mengungkapkan kecelakaan domestik secara terbuka, meski pernah dilakukan beberapa kali di masa lalu setelah peluncuran satelit gagal.
Beberapa analis meyakini respons cepat dan keras Kim dimaksudkan sebagai sinyal bahwa Pyongyang akan terus mengembangkan kemampuan militernya.
“Ini memberi pesan jelas pada Korea Selatan dan AS bahwa Korea Utara tidak akan berhenti berupaya memperbaiki dan memperkuat teknologi angkatan lautnya,” kata Edward Howell, pakar Korea Utara dari Universitas Oxford, kepada ABC News.
Sebuah ulasan di Daily NK, media yang berfokus pada Korea Utara, menyatakan bahwa “transparansi Kim, meski terpaksa”, menunjukkan ia memandang modernisasi angkatan laut sebagai prioritas kritis, dan “kegagalan yang diumumkan pun tak bisa mengganggu narasi besar kemajuan militer”.
Kecelakaan di galangan kapal pekan lalu terjadi beberapa minggu setelah Korea Utara memperkenalkan kapal perang serupa di wilayah lain.
Kim menyebut kapal itu sebagai “terobosan” dalam modernisasi angkatan laut dan mengatakan akan ditempatkan awal tahun depan.