Ghazi Hamad (R), anggota Kantor Politik Hamas, menyampaikan pernyataan mengenai perang Israel-Hamas, berdampingan denga Ahmed Abd al-Hadi (L), Hamas.
“Tanpa senjata kami, tidak ada yang akan memperhatikan kami,” kata Ghazi Hamad dalam wawancara dengan Al Jazeera.
Ghazi Hamad, pejabat senior Hamas, membanggakan peran pembantaian 7 Oktober oleh kelompok teroris tersebut dalam membawa isu kenegaraan Palestina kembali ke agenda internasional, dalam wawancara yang ditayangkan Al Jazeera asal Qatar akhir pekan ini.
Dia juga mengkritik Otoritas Palestina dan masyarakat internasional, serta mengklaim bahwa minat terhadap kenegaraan Palestina dan “nasib rakyat Palestina” hanya tercapai melalui “perlawanan dan pukulan kami terhadap Israel” oleh kelompok teroris tersebut.
“Tanpa senjata kami, tak ada yang mau melihat ke arah kami,” ujar Hamad dalam wawancara itu.
Dia melanjutkan kritiknya terhadap Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas, dengan menyatakan, “Lebih dari satu dekade, tak ada yang berbicara dengan Abbas tentang solusi dua negara atau pembentukan negara Palestina. Yang ditawarkan ke Otoritas Palestina hanyalah bantuan kemanusiaan.”
“Kami [Hamas] yang mengembalikan isu ini ke permukaan, dan itulah mengapa banyak negara mulai mengakui negara Palestina,” klaimnya.
Ghazi Hamad, anggota Kantor Politik Hamas, menyampaikan pernyataan tentang perang Israel-Hamas dalam konferensi pers di Beirut, Lebanon, 2 November 2023; ilustrasi. (kredit: REUTERS/ALAA AL-MARJANI)
**Rencana pengakuan dari negara-negara Eropa besar**
Prancis, Inggris, dan Jerman telah menyatakan niat mereka untuk mengakui negara Palestina pada September mendatang, dengan Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul menyatakan pada Kamis bahwa prosesnya harus dimulai sekarang, dengan peringatan bahwa Berlin akan menanggapi “langkah sepihak.”
“Setia pada komitmen historisnya untuk perdamaian adil dan abadi di Timur Tengah, saya memutuskan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina,” tulis Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam postingan X/Twitter pada 24 Juli.
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer memberi tahu Kabinet Inggris bahwa Inggris akan mengakui negara Palestina pada September, kecuali pemerintah Israel mengambil “langkah nyata untuk mengakhiri situasi mengerikan di Gaza,” kata kantor Starmer pada Selasa siang.
Jerusalem Post Staff dan Reuters berkontribusi pada laporan ini.