Dewan Presidensial Transisi Ungkap Rencana Pencopotan Perdana Menteri Alix Didier Fils-Aimé, Abaikan Peringatan AS.
Anggota Dewan Presidensial Transisi (DPT) Haiti mengumumkan rencana untuk memberhentikan Perdana Menteri Alix Didier Fils-Aimé, mengabaikan peringatan dari Amerika Serikat yang menentang langkah tersebut.
Pengumuman pada Jumat (24/1) itu semakin memperdalam kebuntuan dengan Washington mengenai kepemimpinan negara Karibia yang dilanda krisis tersebut, yang berulang kali menunda pemilu akibat kejahatan geng dan instabilitas yang kian menjadi-jadi.
“Kamilah yang menunjuk Didier Fils-Aimé pada November 2024,” ujar anggota dewan Leslie Voltaire dalam konferensi pers. “Kamilah yang bekerja sama dengannya selama setahun, dan kewenangan kamilah untuk mengeluarkan keputusan baru yang menunjuk perdana menteri, pemerintahan, dan kepresidenan baru.”
Lima dari sembilan anggota panel dicatakan telah memilih untuk mencopot Fils-Aimé dan menggantinya dalam waktu 30 hari. Namun, hasil pemungutan suara tersebut hingga Jumat petang belum diterbitkan dalam lembaran resmi negara—langkah wajib sebelum keputusan itu sah secara hukum.
DPT dibentuk pada 2024 sebagai badan eksekutif tertinggi negara, sebagai respons atas krisis politik pasca pembunuhan Presiden Jovenel Moise pada 2021. Dewan ini cepat terjerumus dalam konflik internal, pertanyaan tentang keanggotaan, dan tuduhan korupsi.
Baru enam bulan setelah dibentuk, dewan memberhentikan Perdana Menteri Garry Conille dan memilih Fils-Aimé sebagai penggantinya.
Meski diberi tugas menyusun kerangka pemilihan umum, dewan justru menunda serangkaian pemungutan suara yang seharusnya memilih presiden baru paling lambat Februari.
Sebagai gantinya, pemilihan umum berjenjang kini diharapkan dimulai pada Agustus. Sementara itu, mandat DPT ditetapkan akan berakhir pada 7 Februari.
Pada Jumat, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dalam sebuah pernyataan menyatakan telah berbicara dengan Fils-Aimé dan “menekankan pentingnya masa jabatannya yang berkelanjutan sebagai Perdana Menteri Haiti untuk memerangi geng teroris dan menstabilkan pulau tersebut.”
Rubio menambahkan bahwa DPT “harus dibubarkan pada 7 Februari tanpa aktor-aktor korup yang berusaha campur tangan dalam jalan Haiti menuju tata kelola terpilih untuk keuntungan pribadi.”
Selain itu, di media sosial, Kedutaan Besar AS di Haiti menerbitkan sejumlah pernyataan dalam bahasa Prancis dan Kreol Haiti, memperingatkan bahwa para politisi tersebut bisa menghadapi konsekuensi berat.
“Kepada politisi korup yang mendukung geng dan menabur masalah di negara ini: Amerika Serikat akan memastikan mereka membayar harga yang mahal,” bunyi pernyataan itu. Beberapa pengguna media sosial menafsirkan frasa Kreol “pri final” atau “harga akhir” mengisyaratkan konsekuensi yang lebih mengerikan.
Serangkaian pernyataan keras ini dipandang sebagai cerminan dari tindakan Presiden AS Donald Trump yang semakin agresif di Amerika Latin.
Peningkatan ketegangan ini terjadi sehari setelah Kedutaan Besar AS di Haiti memperingatkan bahwa Washington akan “menganggap segala upaya untuk mengubah komposisi pemerintahan oleh Dewan Presidensial Transisi yang tidak terpilih” sebagai “upaya untuk merongrong” keamanan Haiti.
AS belum menjelaskan secara jelas masalahnya dengan dewan tersebut, namun sebelumnya telah memberlakukan pembatasan visa terhadap seorang pejabat Haiti yang tidak disebutkan namanya karena “mendukung geng dan organisasi kriminal lainnya, serta menghalangi upaya pemerintah Haiti memerangi geng teroris yang ditetapkan sebagai Organisasi Teroris Asing.”
Anggota DPT dan ekonom Fritz Alphonse Jean kemudian mengungkapkan dialah yang menjadi target pembatasan visa tersebut.
Jean membantah tuduhan AS itu dan mengklaim bahwa dewan sedang ditekan untuk menuruti keinginan AS dan Kanada.
Tensi terbaru ini terjadi ketika lebih dari 1,4 juta warga Haiti masih mengungsi secara internal akibat kekerasan geng, dengan jutaan lainnya menderita akibat kurangnya akses ke makanan yang cukup karena rute transportasi tetap terhambat.
Awal pekan ini, sebuah laporan PBB menyebutkan diperkirakan 8.100 orang tewas dalam kekerasan di negara tersebut antara Januari dan November tahun lalu, peningkatan signifikan dari total 5.600 orang yang tewas pada 2024.
Dalam sebuah pernyataan, Carlos Ruiz-Massieu, yang mengepalai Kantor Terpadu PBB di Haiti (BINUH), mengatakan negara itu telah memasuki “fase kritis” dalam upaya memulihkan institusi demokrasi yang dapat merespons kesengsaraan bangsa secara tepat.
“Mari kita jelas: Negara ini tidak lagi memiliki waktu untuk disia-siakan dalam perjuangan internal yang berkepanjangan,” ujarnya.