Para pakar PBB mengkritik blokade AS karena membahayakan hak asasi manusia dan menyerukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran.
Diterbitkan Pada 24 Des 2025
Klik untuk bagikan di media sosial
Empat pakar hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengutuk blokade laut parsial terhadap Venezuela oleh Amerika Serikat, menyatakannya sebagai agresi bersenjata ilegal dan mendesak Kongres AS untuk turun tangan.
“Tidak ada hak untuk menegakkan sanksi unilateral melalui blokade bersenjata,” ujar para pakar PBB dalam pernyataan bersama pada Rabu.
Artikel Rekomendasi
AS telah mengerahkan kekuatan militer besar di Karibia dan mencegat kapal-kapal tanker minyak sebagai bagian dari blokade laut terhadap kapal-kapal Venezuela yang dianggapnya terkena sanksi.
Mereka menambahkan bahwa blokade merupakan penggunaan kekuatan militer yang dilarang terhadap negara lain di bawah Piagam PBB.
“Ini adalah penggunaan kekuatan yang begitu serius sehingga juga secara eksplisit diakui sebagai agresi bersenjata ilegal menurut Definisi Agresi Majelis Umum tahun 1974,” kata para ahli. “Penggunaan kekuatan yang ilegal, dan ancaman untuk menggunakan kekuatan lebih lanjut di laut dan darat, sangat membahayakan hak asasi manusia atas kehidupan serta hak-hak lain di Venezuela dan kawasan.”
Presiden AS Donald Trump menuduh Venezuela menggunakan minyak, sumber daya utama negara Amerika Selatan itu, untuk membiayai “narkoterrorisme, perdagangan manusia, pembunuhan, dan penculikan”.
Caracas membantah segala keterlibatan dalam perdagangan narkoba. Mereka menyatakan Washington berupaya menggulingkan presidennya, Nicolas Maduro, untuk menguasai cadangan minyak Venezuela yang terbesar di dunia.
Sejak September, pasukan AS telah melancarkan puluhan serangan udara terhadap kapal-kapal yang diduga Washington mengangkut narkoba. Bukti untuk tuduhan-tuduhan tersebut belum juga diberikan. Lebih dari 100 orang telah tewas.
‘Kongres AS Harus Turun Tangan’
“Kematian-kematian ini merupakan pelanggaran terhadap hak atas kehidupan. Hal-hal ini harus diselidiki dan pihak yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban,” ujar para pakar.
“Sementara itu, Kongres AS harus intervensi untuk mencegah serangan lebih lanjut dan mencabut blokade,” tambah mereka.
Mereka menyerukan kepada negara-negara untuk mengambil langkah guna menghentikan blokade dan pembunuhan ilegal serta membawa pelakunya ke pengadilan.
Keempat penandatangan pernyataan bersama tersebut adalah: Ben Saul, pelapor khusus untuk perlindungan hak asasi manusia dalam penanggulangan “terorisme”; George Katrougalos, pakar dalam memajukan tatanan internasional yang demokratis dan adil; pakar pembangunan Surya Deva; serta Gina Romero, pelapor khusus untuk hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai.