Anggota parlemen Kenya sedang menyelidiki perekrutan terbaru petugas pendapatan pajak setelah terungkap bahwa beberapa pelamar ditolak setelah melakukan tes HIV dan kehamilan. Otoritas Pendapatan Kenya (KRA) mengatakan bahwa mereka telah mendiskualifikasi 133 pelamar pekerjaan setelah melakukan tes tersebut tahun lalu. Mereka seharusnya menjalani pelatihan paramiliter untuk mempersiapkan mereka dalam peran sebagai penegak pengumpulan pajak. Hukum Kenya melarang diskriminasi dalam perekrutan berdasarkan status kesehatan. Berita bahwa rekrutan telah menjalani tes medis menggemparkan dan menggerakkan para anggota parlemen ketika itu diungkapkan dalam sesi parlemen pada hari Kamis. “Tidak diragukan lagi bahwa pelanggaran hak telah dilakukan dalam rekrutmen,” kata Adan Haji, anggota parlemen Mandera West, yang mengepalai komite Kesempatan Sama dan Kesatuan Nasional. “Terimalah bahwa Anda telah melanggar lebih dari 20 Pasal konstitusi dan hukum-hukum terkait tentang hak asasi manusia,” ujar Adan Haji kepada pejabat KRA senior. Tes tersebut dipertahankan oleh komisioner pajak dalam negeri KRA, Rispah Simiyu, yang mengatakan bahwa Tentara Pertahanan Kenya (KDF), yang melakukan pelatihan paramiliter terhadap 1.406 asisten layanan pendapatan (RSAs), “selalu menjalani tes HIV/AIDS dan kehamilan”. “RSA memiliki dimensi pelatihan paramiliter, yang membutuhkan kebugaran fisik dan perlindungan kehidupan selama pelatihan,” kata Ny. Simiyu. “Pendekatan ini murni didasarkan pada kesehatan dan keselamatan bagi kelompok orang ini untuk membantu menjaga kesiapan pelatihan dan mengurangi risiko bagi calon rekrutan.” Komisioner jenderal KRA, Humphrey Wattanga, mengatakan kepada komite bahwa hasil 133 itu bersifat rahasia dan menyangkal melakukan diskriminasi terhadap orang berdasarkan status HIV/AIDS mereka. Namun, anggota parlemen menuntut untuk mengetahui alasan penolakan para pencari kerja mengingat hukum melarang diskriminasi dalam rekrutmen berdasarkan status kesehatan. Para legislator menolak penjelasan pejabat pendapatan, mengatakan bahwa tidak semua pelatihan paramiliter memerlukan tes HIV. Mereka juga mempertanyakan peran militer dalam rekrutmen. Para anggota parlemen bersumpah untuk membuka penyelidikan menyeluruh. “Masalah ini membutuhkan waktu, namun sebelum itu, KRA harus menjelaskan mengapa kami tidak harus memaksa mereka untuk segera mempekerjakan 133 orang tersebut,” kata anggota parlemen Kasipul, Ong’ondo Were. Anggota parlemen Teso Utara, Oku Kaunya, menyerukan “penyelidikan mendalam terhadap operasi KRA agar resolusi dan proposal kami akan menjadi contoh bagi organisasi lain.” Hal ini terjadi kurang dari dua minggu setelah Pengadilan Tinggi membatalkan rekrutmen semua 1.406 pekerja pendapatan atas dasar bahwa rekrutmen tersebut condong ke arah dua komunitas. Pengadilan memutuskan bahwa rekrutmen itu tidak konstitusional karena memilih sebagian besar rekrutan dari kelompok etnis presiden dan wakil presiden. Penjelasan KRA bahwa ada lebih banyak jumlah aplikasi dari kedua komunitas tersebut tidak didukung oleh statistik, demikian putusan pengadilan. Rekrutmen ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan pengumpulan pendapatan dan memberantas penghindar pajak. Mungkin Anda juga tertarik:\”
