Diterbitkan pada 30 Agustus 2025
Kantor Presiden Palestina Mahmoud Abbas telah mendesak Amerika Serikat untuk membatalkan suatu keputusan untuk mencabut visa pemimpin Palestina tersebut, hanya beberapa pekan sebelum ia dijadwalkan menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) di New York.
Kepresidenan Palestina menyatakan “keterkejutan” atas keputusan Washington pada Jumat untuk membatalkan visa bagi Abbas dan 80 pejabat Palestina lainnya jelang pertemuan tingkat tinggi bulan depan di markas besar PBB.
Abbas telah berpidato di Majelis Umum selama bertahun-tahun dan umumnya memimpin delegasi Palestina.
“Kami menyerukan kepada pemerintahan Amerika untuk menarik kembali keputusannya,” kata juru bicara Abbas, Nabil Abu Rudeineh, kepada The Associated Press pada Sabtu, seraya memperingatkan bahwa langkah ini “hanya akan meningkatkan ketegangan dan eskalasi”.
“Kami telah melakukan kontak sejak kemarin dengan negara-negara Arab dan asing, khususnya mereka yang terkait langsung dengan isu ini. Upaya ini akan berlanjut tanpa henti,” ujar Abu Rudeineh.
Sang juru bicara juga mendesak negara-negara lain untuk menekan administrasi Presiden AS Donald Trump agar membatalkan keputusannya, terutama negara-negara yang telah mengorganisir konferensi tingkat tinggi tentang menghidupkan kembali solusi dua-negara.
Dijadwalkan pada 22 September, konferensi tersebut diselenggarakan bersama oleh Prancis dan Arab Saudi.
‘Digerakkan oleh ideologi’
Pembatasan visa dari administrasi Trump muncul di tengah kecaman yang semakin besar terhadap perang Israel yang menghancurkan di Jalur Gaza dan gelombang kekerasan dari pemukim dan militer Israel di Tepi Barat yang diduduki.
Serangan-serangan mematikan itu telah mendorong semakin banyak negara yang mengumumkan rencana untuk mengakui negara Palestina yang merdeka di PBB pada bulan September.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio membenarkan pencabutan tersebut pada Jumat dengan menuduh Otoritas Palestina (PA) dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) “tidak mematuhi komitmen mereka” dan “merusak prospek perdamaian”.
Rubio juga menuduh PA terlibat dalam “kampanye lawfare”, termasuk upaya kepada Mahkamah Internasional dan Mahkamah Pidana Internasional untuk meminta pertanggungjawaban Israel atas pelanggaran di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki.
Namun, Matt Duss, Wakil Presiden Eksekutif di Center for International Policy, sebuah think tank berbasis di AS, menuduh administrasi Trump “jelas melanggar protokol diplomatik” dalam keputusannya untuk mencabut visa tersebut.
Sebagai negara tuan rumah, AS seharusnya memberikan visa kepada perwakilan dan pejabat negara anggota PBB untuk mengunjungi markas besar badan internasional tersebut di Kota New York.
“Apa yang terjadi di sini jelas digerakkan oleh ideologi,” kata Duss kepada Al Jazeera.
“Ada orang-orang di dalam administrasi Trump yang bekerja erat dengan pemerintah sayap kanan Israel dan tujuan mereka adalah untuk mengenyahkan gerakan pembebasan Palestina dari agenda internasional,” ujarnya.
“Mereka tidak mengakui hak bangsa Palestina untuk bernegara, dan mereka berusaha mencegahnya baik di lapangan di Palestina maupun kini mencoba mengeluarkan mereka dari agenda internasional di New York.”
Kritik Eropa
Sementara itu, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa mengatakan blok tersebut menyerukan kepada Washington untuk mempertimbangkan kembali penolakan visanya.
“Mengingat perjanjian yang ada antara PBB dan negara tuan rumahnya, kami semua mendesak agar keputusan ini dipertimbangkan kembali,” kata Kaja Kallas pada Sabtu setelah pertemuan menteri luar negeri UE di Kopenhagen.
Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot juga mengatakan bahwa Majelis Umum “tidak boleh mengalami pembatasan akses apa pun”.
“Markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah tempat netralitas, suaka yang didedikasikan untuk perdamaian, di mana konflik diselesaikan,” kata Barrot.
Sementara itu, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengatakan ia berbicara dengan Abbas pada Sabtu untuk menyampaikan “dukungan teguhnya” setelah pencabutan visa yang “tidak adil” tersebut.
“Palestina berhak untuk menyuarakan pendapatnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan di semua forum internasional,” tulis Sanchez dalam sebuah unggahan di media sosial.