Negara-negara Teluk tengah mendorong resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengancam Iran dengan sanksi dan tindakan lainnya jika gagal menghentikan serangan terhadap kapal-kapal di Selat Hormuz, berhenti memungut “biaya tol ilegal”, serta mengungkapkan lokasi semua ranjau demi menjamin kebebasan bernavigasi.
Berbicara di PBB pada hari Kamis, para diplomat senior dari Qatar, Bahrain, dan Uni Emirat Arab (UEA) menekankan pentingnya memulihkan tingkat lalu lintas seperti sebelum perang di jalur air sempit yang, pada masa damai, dilalui oleh sekitar seperlima dari total ekspor energi global.
Memastikan Selat tersebut tetap terbuka merupakan “tuntutan yang telah ditetapkan” oleh konvensi PBB, serta “ tanggung jawab internasional bersama”, kata duta besar Qatar untuk PBB, Alya Ahmed Saif al-Thani. Situasi saat ini “tidak hanya membahayakan stabilitas ekonomi global dan keamanan energi, tetapi juga memperburuk krisis kemanusiaan serta meruntuhkan stabilitas regional,” imbuhnya.
Tiga negara Teluk yang bersama-sama merancang resolusi ini, bersama Arab Saudi, Kuwait, dan Amerika Serikat, juga menuntut Iran untuk “segera berpartisipasi serta memungkinkan” upaya PBB dalam mendirikan koridor kemanusiaan di selat tersebut guna mengirimkan bantuan vital, pupuk, dan barang-barang lainnya.
Negara-negara yang kaya minyak- dan gas ini mendapati diri mereka berada di garis depan perang antara Teheran dan Washington. Setelah AS dan Israel mulai menyerang Iran pada akhir Februari, Republik Islam tersebut merespons dengan menyerang infrastruktur energi dan sipil di negara-negara tetangga di sekitar Teluk. Iran juga mengakibatkan lalu lintas melalui Selat Hormuz nyaris terhenti total, menjadikan transit terlalu berisiko. Meskipun Arab Saudi dan UEA memiliki jaringan pipa untuk mem-bypass jalur air sempit ini dan melanjutkan sejumlah ekspor, negara-negara Teluk lainnya, seperti Qatar, terpaksa menghentikan ekspor energi
Ketika harga gas dan minyak global meroket, pemerintahan Trump menerapkan embargo terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, menghambat kemampuan Teheran untuk mengekspor minyaknya.
Utusan Bahrain untuk PBB, Jamal Alrowaiei,menyoroti perlunya “tindakan kolektif” untuk menjaga selat tersebut tetap “aman, terjamin, dan terbuka sepenuhnya.”
“Rancangan resolusi ini dipandu oleh prinsip yang jelas: kebebasan bernavigasi sesuai dengan hukum internasional.”
Mohammed IssaAbushahab, perwakilan UEA untuk PBB, menambahkan bahwa “jalaur-jalur air internasional tidak boleh dikendalikan melalui pemaksaan, melalui serangan koersi atau ancaman terhadap pelayarn sipil dan komersial.”
“Resolusi ini menuntut pengungkapan dan pemindahan ranjau laut yang dipasang di dalam dan sekitar Selat Hormuz. Resolusi ini tidak- menyetujui pengenaa biaya tol ilegal dan perlakukan yang mengganggu dasar kebebasan navigasi dan hak lintas-t biasa. Resolusi ini mendukung didirikannya koridor kemanusiaan untuk memfasilitasi pergerakan bantuan, pupuk, serta barang need essential melalui selat itu,” kataAbushahab.
‘Penuntuan yang sederhana’
Utusan AS untuk PBB, Mike Waltz, mengutuk laporan-laporan bahwa Iran membentuk Otoritas SelatTeluk Persia yang akan memasang biaya pada pada? kapal yang melintasi jalur air tersebut; ia menyebut penggelaran]“ anak buah-at” kapal perang” –*;