Kelompok regional Afrika Barat, Ecowas, mengatakan misi yang dikerahkan ke Guinea-Bissau untuk membantu menyelesaikan sengketa pemilihan telah meninggalkan negara itu setelah presiden mengancam akan mengusirnya. Tim dikirim bulan lalu untuk membantu mencapai “konsensus politik” tentang bagaimana cara mengadakan pemilihan tahun ini. Pemilihan umum Guinea-Bissau seharusnya dilaksanakan pada bulan November tahun lalu tetapi Presiden Umaro Sissoco Embalo menunda mereka. Dia sejak itu mengumumkan 30 November tahun ini sebagai tanggal baru. Opposisi telah menentang penundaan tersebut dan mengatakan masa jabatan Embalo seharusnya berakhir minggu lalu, meskipun putusan Mahkamah Agung baru-baru ini memperpanjang masa jabatannya hingga September. Dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu, Ecowas mengatakan timnya telah bertemu dengan Embalo, politisi lainnya, dan kelompok masyarakat sipil untuk mencoba mencapai konsensus tentang kapan pemilihan seharusnya dilaksanakan. Ecowas mengatakan timnya, bersama dengan Kantor PBB untuk Afrika Barat dan Sahel (Unowas), telah dikerahkan ke negara itu dari 21-28 Februari. Mereka mengatakan mereka telah “mempersiapkan draf kesepakatan tentang peta jalan untuk pemilihan pada tahun 2025 dan telah mulai mempresentasikannya kepada para pemangku kepentingan untuk persetujuan mereka”. Namun tim tersebut “meninggalkan Bissau pada pagi hari 1 Maret, menyusul ancaman oleh [Presiden] Umaro Sissoco Embalo untuk mengusirnya”, kata mereka. Presiden belum menanggapi tuduhan blok tersebut. Blok tersebut mengatakan mereka akan segera menyampaikan laporan mereka kepada presiden Ecowas, termasuk proposal untuk kesepakatan yang mengarah pada “pemilihan yang inklusif dan damai”. Embalo terpilih untuk masa jabatan lima tahun pada Desember 2019, dan kebuntuan tentang kapan masa jabatannya harus berakhir telah meningkatkan ketegangan di negara yang telah mengalami beberapa kudeta militer sejak kemerdekaan pada tahun 1974. Telah ada dua percobaan untuk menggulingkan Embalo, yang terakhir pada Desember 2023. Hal ini membuatnya membubarkan parlemen yang didominasi oleh oposisi. Oposisi pada hari Kamis mengumumkan mogok nasional, pada hari yang mereka katakan masa jabatan presiden berakhir, dengan pemerintah mengerahkan pasukan keamanan di seluruh ibu kota. Sehari sebelumnya, Embalo mengunjungi Moskow untuk pembicaraan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
