Pemerintah Amerika Serikat memberikan hak kepada Israel untuk ikut menentukan komposisi pasukan perdamaian internasional untuk Jalur Gaza, menurut pernyataan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, pada Jumat.
Rubio menegaskan bahwa pasukan tersebut harus terdiri dari negara-negara yang membuat “Israel merasa nyaman,” ujarnya selama kunjungan ke pusat koordinasi di Israel yang akan memantau gencatan senjata.
Berdasarkan laporan, Israel tidak menginginkan Turki mengirimkan pasukannya ke wilayah Palestina tersebut. Sebuah rencana yang disusun pemerintah AS untuk mengakhiri perang di Gaza mencantumkan penempatan pasukan internasional guna menjamin perdamaian.
Rubio enggan berkomentar mengenai negara mana saja yang mungkin tidak disetujui oleh Israel.
“Saya hanya ingin mengatakan bahwa saat ini banyak negara yang menunjukan minat,” jelas Menlu AS itu. “Kami belum membentuk pasukan ini.”
Diperlukan mandat internasional, misalnya dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau suatu perjanjian internasional. Saat ini sedang dilakukan upaya untuk menciptakan kondisi agar “pasukan stabilisasi dapat tiba secepatnya” di Jalur Gaza.
Pertama-tama, gencatan senjata harus bertahan dan masyarakat di daerah pesisir itu harus menerima bantuan kemanusiaan, ujar diplomat AS tersebut.
Namun, ia menambahkan bahwa Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) tidak akan memainkan peran, dengan menuduh organisasi tersebut telah menjadi cabang dari kelompok teroris Hamas.
Rubio memperingatkan bahwa jika Hamas tidak menurunkan senjatanya, hal tersebut akan menjadi pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata.