Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius menegaskan kembali keinginannya agar wajib militer diatur dalam undang-undang, sambil menekankan bahwa militer harus lebih dulu mengandalkan relawan.
Dalam pernyataannya kepada dpa jelang konferensi nasional Partai Sosial Demokrat (SPD)-nya, Pistorius menyebut pandangannya berbeda dengan serikat Kristen Demokrat (CDU) serta partai saudaranya di Bayern, Serikat Kristen Sosial (CSU)—blok CDU/CSU yang memimpin koalisi dengan SPD-nya.
“Karena itu, saya secara eksplisit tidak sependapat dengan tuntutan CDU/CSU yang ingin secepatnya beralih ke wajib militer,” ujar Pistorius.
Ia menambahkan, merekrut prajurit lewat wajib militer pun belum memungkinkan saat ini karena kurangnya barak dan lapangan latihan, meski pembangunan infrastruktur kini lebih gencar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Untuk sementara, jumlah relawan sudah mencukupi.
Tapi Pistorius juga menyatakan tidak sepaham dengan mereka yang menolak wajib militer sama sekali.
“Saya juaga menentang suara-suara yang beranggapan kita harus menutup segala bentuk kewajiban,” kata Pistorius. Ia menyebut belum bisa diprediksi kapan wajib militer perlu diberlakukan.
“Yang penting mekanismenya tertuang dalam undang-undang,” tegasnya.
“Sejak awal, saya ingin memastikan bahwa kita tak asal memberlakukan kewajiban ini—apalagi sepihak. Rancangan undang-undangnya pun mensyaratkan persetujuan Kabinet dan Bundestag untuk langkah tersebut.”