Varsen Aghabekian Shahin menyerukan agar komunitas internasional mengambil langkah nyata untuk mengakhiri impunitas Israel atas pelanggaran.
Komunitas internasional harus "memikul tanggung jawabnya" dan bertindak melawan genosida Israel di Gaza, kata Menteri Luar Negeri Palestina kepada Al Jazeera sebelum sidang darurat Dewan Keamanan PBB.
Dalam wawancara pada Sabtu, Varsen Aghabekian Shahin menyatakan bahwa dewan beranggotakan 15 negara ini harus menegakkan hukum internasional saat bersidang di markas PBB di New York pada Minggu untuk membahas situasi di Gaza.
Pertemuan ini digelar sebagai respons terhadap rencana baru Israel untuk menguasai Kota Gaza, yang telah memicu kecaman luas dari pemimpin dunia.
"Saya harap komunitas internasional berpihak pada hukum internasional dan hukum humaniter internasional," ujar Aghabekian Shahin.
"Apa yang terjadi di Palestina selama 22 bulan terakhir tidak lain adalah genosida, dan itu bagian dari ideologi ekspansionis Israel yang ingin menguasai seluruh wilayah Palestina yang diduduki."
Kabinet keamanan Israel menyetujui rencana minggu ini untuk merebut Kota Gaza, mengusir paksa hampir satu juta warga Palestina ke zona konsentrasi di selatan wilayah pesisir yang terus dibombardir.
Warga Palestina menolak tekanan Israel untuk mengosongkan kota, sementara kelompok HAM dan PBB memperingatkan bahwa rencana ini akan memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza dan menimbulkan lebih banyak korban.
Israel bersikukuh melanjutkan rencananya meski kritikan semakin keras, dengan dalih ingin "membebaskan Gaza dari Hamas."
Sekutu utama Israel, AS, belum berkomentar langsung terkait rencana tersebut. Namun, Presiden Donald Trump menyatakan awal minggu ini bahwa ia tidak akan menghalangi upaya Israel menguasai seluruh Gaza.
Aghabekian Shahin menegaskan bahwa jika Trump—yang terus memberikan dukungan politik dan militer penuh kepada Israel—ingin mencapai solusi, hak-hak Palestina harus dipertimbangkan.
"Tidak akan ada perdamaian di Israel-Palestina, atau di wilayah ini, bahkan di dunia, jika hak-hak rakyat Palestina tidak dihormati," katanya, menekankan perlunya pembentukan negara Palestina.
Menteri ini juga mengkritik pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tentang tata kelola Gaza di masa depan.
Dalam unggahan media sosial, Netanyahu mengatakan ingin mendirikan "pemerintahan sipil yang damai" di Gaza, "bukan Otoritas Palestina, bukan Hamas, dan bukan organisasi teroris manapun."
Namun, Aghabekian Shahin menegaskan bahwa rakyat Palestinalah yang berhak memilih pemimpin mereka.
"Yang memiliki otoritas hukum dan politik atas Gaza saat ini adalah PLO," ujarnya.
"Jika Gaza ingin kembali ke intinya, yaitu seluruh tanah Palestina, maka ia harus berada di bawah kendali Otoritas Palestina, PLO."
Ia juga menyayangkan kelambanan komunitas internasional menyikapi meningkatnya serangan militer dan pemukim Israel di Tepi Barat yang diduduki, di tengah perang Gaza.
"Kelambanan inilah yang membuat Israel, termasuk para pemukim, semakin berani melakukan apa saja selama enam dekade terakhir, sejak awal pendudukan 1967," tegasnya.
"Saat ini sangat berbahaya, dan penting bagi komunitas internasional untuk memikul tanggung jawabnya. Impunitas yang dinikmati Israel harus dihentikan."
(Typos: "Palestinalah" & "kemanusiaan")