Menteri Pembangunan Jerman, Reem Alabali Radovan, pada Selasa mengunjungi kawasan mayoritas Arab di Tepi Barat yang terancam oleh kebijakan permukiman dan perumahan Israel, dalam kunjungan perdananya ke Israel dan wilayah Palestina yang diduduki.
“Penting bagi kami untuk menyaksikan secara langsung apa yang terjadi di sini,” ujar Alabali Radovan usai mengunjungi sebuah rumah yang hancur di desa al-Judaira di Tepi Barat yang diduduki.
Jerman dinilai “menutup mata selama bertahun-tahun” terhadap pembangunan permukiman Israel ilegal di wilayah tersebut, kata anggota parlemen Jerman Adis Ahmetovic, yang mendampingi sang menteri.
Penduduk setempat, Mohammed Abdelhamid Eid (51), memperlihatkan puing-puing rumahnya kepada para tamu tersebut. Menurut staf PBB, rumahnya dirobohkan oleh administrasi sipil Israel pada 4 Agustus.
Dia berusaha selama empat tahun untuk mendapatkan izin membangun rumah di lahannya sendiri tanpa hasil, sebelum akhirnya memulai konstruksi. Ia terus memohon izin, namun tak pernah mendapat jawaban yang jelas.
Sang mekanik, istrinya, dan putri mereka yang berusia 10 tahun, Tulien, belum dapat mencerna trauma tersebut. “Aku hanya punya waktu 15 menit untuk mengemasi barang-barangku,” kata anak itu. “Ketika paman-pamanku datang membantu, mereka mengacungkan senjata ke arah paman-pamanku.”
Bediako Buahene dari Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) menerangkan bahwa penghancuran rumah dan fasilitas komunitas di wilayah Palestina tidak mengikuti pola yang jelas.
Hal ini sangat menyiksa bagi penduduk setempat, karena mereka tak pernah tahu “siapa yang akan menjadi korban berikutnya.”
Suasana tegang menyelimuti delegasi saat berdialog dengan anggota Kabinet Perdana Menteri Mohammed Mustafa di Ramallah, sementara pasukan Israel melakukan penggerebekan di pusat kota yang mengakibatkan puluhan korban luka-luka.
Otoritas Palestina dipandang Jerman perlu reformasi, namun mampu memainkan peran penting dalam mengelola Gaza setelah berakhirnya perang antara Israel dan Hamas.
Menteri Pengembangan Sosial Palestina, Samah Hamad, mengundang mitra dari Jalur Gaza untuk mengikuti konferensi video guna memberikan informasi langsung kepada delegasi Jerman betapa putus asanya situasi di wilayah pesisir yang terkepung itu.
Alabali Radovan menyatakan pemerintah Jerman telah memesan akomodasi darurat untuk sekitar 400 keluarga, dengan rencana pengiriman ke Jalur Gaza segera setelah situasi memungkinkan.
“Kami ingin membantu mengubah puing menjadi rumah kembali,” jelasnya, namun bantuan tersebut memerlukan gencatan senjata yang permanen.
Pemerintah Israel harus menghentikan pertempuran, Hamas harus menurunkan senjatanya, dan para sandera harus dibebaskan tanpa syarat, desaknya.
**Cerita Serupa di Yerusalem Timur**
Sebelumnya, menteri ini berkeliling di lingkungan Silwan, Yerusalem Timur, di mana para penduduk Arab menuturkan bahwa mereka jarang mendapatkan izin untuk merenovasi atau memperluas rumah mereka.
Menurut penduduk setempat, sejak Oktober 2023, 33 rumah telah dirobohkan oleh administrasi kota.
Penduduk Fakhri Abu Diab menunjukkan rumah keluarganya yang dihancurkan pada tahun 2024. Ia telah tinggal di sana bersama keluarganya selama beberapa dekade.
“Fakta bahwa Israel tidak dipertanggungjawabkan telah mengakibatkan perobohan rumah saya dan rumah keluarga lainnya,” ujarnya.
Dia mengatakan kekhawatirannya melampaui keluarganya dan lingkungannya, hingga nasib rakyat Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat.
Dalam perjalanan tiga harinya, Alabali Radovan berencana bertemu dengan perwakilan Otoritas Palestina di Tepi Barat dan berbicara dengan kerabat sandera Israel yang diculik ke Jalur Gaza selama serangan teroris yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023.
**Konstruksi dan Destruksi**
Meskipun Alabali Radovan belum pernah mengunjungi Israel atau wilayah Palestina sebelumnya, kementeriannya telah mendukung banyak proyek pembangunan di Jalur Gaza dan Tepi Barat selama beberapa dekade terakhir.
Sebagian fasilitas yang pernah dibiayai Jerman di Gaza kini terbaring menjadi puing. Di Tepi Barat, situasi yang tidak stabil dan mobilitas yang terbatas menyulitkan pelaksanaan proyek secara sukses.
Pemerintahan Jerman sebelumnya meluncurkan inisiatif ketenagakerjaan pada April 2024 yang dirancang untuk menciptakan sekitar 25.000 lapangan kerja di Tepi Barat dan Yerusalem Timur dalam tiga tahun serta membantu mempertahankan lapangan kerja yang ada.
Hingga saat ini, hanya beberapa ratus lapangan kerja yang telah tercipta, meskipun diproyeksikan 3.000 orang akan mendapat pekerjaan pada akhir tahun, menurut kementerian.
Alabali Radovan juga mengutuk kekerasan yang dilakukan para pemukim Israel terhadap warga Palestina.
Pemerintah Jerman secara konsisten menegaskan bahwa kekerasan pemukim merupakan pelanggaran hukum internasional, ujar Alabali Radovan, seraya menambahkan bahwa Jerman terus mendukung solusi dua negara.
Reem Alabali-Radovan (L), Menteri Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, mengunjungi rumah keluarga yang hancur di dekat Al-Judeira dan menerima pengarahan dari perwakilan UN OCHA. Katharina Kausche/dpa