AFP via Getty Images
Trump mendorong partainya untuk mendukung "Rancangan Undang-Undang Besar dan Indah"-nya
Tersembunyi dalam "One, Big, Beautiful Bill Act" yang luas dari Donald Trump adalah klausul yang diam-diam dapat mengambil miliaran dari uang yang dikirim ke luar negeri.
RUU ini mengusulkan pajak 3,5% atas pengiriman uang (remittance) oleh pekerja asing, termasuk pemegang green card dan pekerja visa sementara seperti pemegang visa H-1B. Bagi India—penerima remittance terbesar di dunia—implikasinya serius, menurut para ahli. Penerima utama lainnya termasuk Meksiko, Tiongkok, Filipina, Prancis, Pakistan, dan Bangladesh.
Pada 2023, orang India di luar negeri mengirim pulang $119 miliar—cukup untuk membiayai separuh defisit perdagangan barang India dan melampaui investasi asing langsung, menurut laporan ekonom Bank Sentral India (RBI). Sebagian besar berasal dari AS. Bagi jutaan migran, uang itu digunakan untuk membiayai obat orang tua, biaya sekolah keponakan, atau cicilan rumah di kampung halaman.
Pajak langsung atas remittance dapat menguras miliaran dari pekerja migran, yang banyak di antaranya sudah membayar pajak di AS. Hasilnya? Meningkatnya transfer tunai informal yang tidak terlacak dan ancaman bagi sumber pembiayaan eksternal paling stabil India.
India tetap penerima remittance teratas sejak 2008, dengan porsi naik dari 11% (2001) menjadi 14% (2024), menurut Bank Dunia. RBI memperkirakan remittance akan tetap kuat, mencapai $160 miliar pada 2029. Sejak 2000, remittance India konsisten sekitar 3% dari PDB.
Populasi migran internasional India meningkat dari 6,6 juta (1990) menjadi 18,5 juta (2024), dengan porsi global naik dari 4,3% menjadi lebih dari 6%. Meski Teluk masih menampung hampir setengah migran India, migrasi terampil ke ekonomi maju—terutama AS—meningkat signifikan, didorong oleh sektor TI India.
AS tetap sumber remittance terbesar dunia, porsinya naik dari 23,4% (2020–21) menjadi hampir 28% (2023–24), dipicu pemulihan lapangan kerja pasca-pandemi dan kenaikan 6,3% pekerja kelahiran asing pada 2022. Sekitar 78% migran India di AS bekerja di sektor berpenghasilan tinggi seperti manajemen, bisnis, sains, dan seni.
Biaya remittance—akibat fee dan konversi mata uang—lama jadi perhatian global karena dampaknya pada keluarga. Meski biaya rata-rata global masih di atas target, India termasuk yang termurah, berkat saluran digital dan persaingan pasar.
AFP via Getty Images
India menduduki puncak grafik remittance global dengan $129 miliar dikirim pada 2024
Penurunan remittance 10–15% dapat merugikan India $12–18 miliar per tahun, memperketat pasokan dolar dan memberi tekanan pada rupee, menurut Ajay Srivastava dari GTRI. Bank sentral mungkin harus lebih sering intervensi untuk stabilkan mata uang.
Dampak terbesar akan dirasakan rumah tangga di negara bagian seperti Kerala, Uttar Pradesh, dan Bihar, di mana remittance membiayai kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Pajak ini bisa "menggerus konsumsi rumah tangga" di tengah ketidakpastian global dan inflasi, tulis Srivastava.
Menurut Centre for WTO Studies, pajak ini bisa menekan anggaran rumah tangga, mengurangi konsumsi dan investasi, serta melemahkan sumber devisa stabil India. Maharashtra, Kerala, dan Tamil Nadu tetap jadi penerima utama.
Remittance di India terutama digunakan untuk konsumsi rumah tangga, tabungan, dan investasi properti, emas, atau usaha kecil, menurut analisis Pritam Banerjee dkk. Penurunan aliran dana bisa mengurangi tabungan domestik dan investasi. Rumah tangga cenderung memprioritaskan kebutuhan dasar (makanan, kesehatan, pendidikan) ketimbang tabungan atau investasi.
Getty Images
Penurunan remittance 10–15% bisa merugikan India $12–18 miliar per tahun, kata ahli
Studi Center for Global Development menyebut pajak ini dapat memotong transfer formal secara drastis, dengan Meksiko paling terdampak (lebih dari $2,6 miliar/tahun). India, Tiongkok, Vietnam, dan sejumlah negara Amerika Latin seperti Guatemala juga terkena dampak besar.
Namun, masih ada kebingungan soal detail pajak ini, dan persetujuan akhir bergantung pada Senat dan tanda tangan Presiden.
"Pajak berlaku untuk semua non-warga negara, bahkan staf kedutaan dan PBB/Bank Dunia. Tapi yang sudah bayar pajak bisa klaim kredit pajak. Jadi, pajak remittance hanya berlaku bagi migran yang tidak bayar pajak—umumnya migran tidak berdokumen dan diplomat," jelas Dilip Ratha, ekonom Bank Dunia.
Dalam catatan di LinkedIn, Ratha menulis bahwa migran akan beralih ke metode informal—membawa uang tunai, mengirim via teman, kurir, sopir bus, atau menggunakan hawala, hundi, dan cryptocurrency.
"Apakah pajak ini akan menghentikan imigrasi ilegal ke AS? Atau mendorong migran pulang?" tanya Ratha.
Tidak juga. Upah minimum di AS bisa mencapai $24.000/tahun—4 hingga 30 kali lipat lebih tinggi daripada di negara berkembang. Migran biasanya mengirim $1.800–$48.000/tahun.
"Pajak 3,5% tidak mungkin menghentikan remittance. Motivasi utama migrasi—rela menyeberangi lautan, sungai, dan gunung—adalah mengirim uang untuk membantu keluarga di kampung halaman."