Kembalinya Thailand secara mendadak ke penggunaan kekuatan di sepanjang perbatasannya dengan Kamboja merupakan pengingat keras betapa volatilnya salah satu sengketa teritorial paling berkepanjangan di Asia Tenggara. Kecepatan eskalasi terbaru ini sungguh mengejutkan. Baru beberapa pekan sebelumnya, para pemimpin kedua negara berdiri di hadapan dignitasi regional dan internasional pada KTT Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), merestui kerangka gencatan senjata yang dipresentasikan sebagai terobosan politik. Simbolismenya kuat: gencatan senjata yang diberkati oleh para pemimpin regional dan disaksikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dimaksudkan untuk menandakan bahwa Asia Tenggara dapat mengelola ketegangannya sendiri secara bertanggung jawab.
Namun janji itu menguap hampir segera setelah delegasi-delegasi kembali ke tanah air. Serangan udara Bangkok terhadap posisi-posisi Kamboja di kantong-kantong perbatasan yang diperebutkan memicu evakuasi segera.
Apa yang diungkapkan oleh urutan peristiwa ini sungguh sangat familier. Gencatan senjata dalam sengketa ini jarang lebih dari sekadar jeda dalam siklus panjang ketidakpercayaan. Kesepakatan ditandatangani di ruang konferensi, tetapi perbatasan itu sendiri memiliki iramanya sendiri – yang dibentuk oleh dendam yang berakar lama, narasi nasional yang bersaing, dan kesulitan mengelola pasukan bersenjata berat yang beroperasi di medan ambigu.
Gencatan senjata yang disepakati pada KTT ASEAN dibangun sebagai fondasi untuk peta jalan yang lebih luas. Ini mewajibkan kedua belah pihak untuk menghentikan permusuhan, menghentikan pergerakan pasukan, dan secara bertahap mengurangi penyebaran senjata berat di dekat area yang diperebutkan. Yang krusial, ini memberikan tugas kepada ASEAN untuk mengerahkan tim pemantau guna mengawasi kepatuhan.
Di atas kertas, ini adalah langkah-langkah yang masuk akal. Pada kenyataannya, langkah-langkah ini dicangkokkan ke tanah politik yang sama sekali belum siap untuk menopangnya. Kedua pemerintah beroperasi di bawah pengawasan global yang meningkat dan ingin menunjukkan ketenangan kepada investor asing, tetapi isu inti – perbatasan yang belum tuntas, klaim historis yang belum terselesaikan, dan saling curiga yang tertanam dalam establishment keamanan mereka – tetap tidak tersentuh.
Kesepakatan itu pun berfungsi lebih sebagai pertunjukan goodwill sementara untuk menangkis tekanan internasional daripada sebagai resolusi. Kelemahannya terpapar hampir seketika. Pakta ini sangat bergantung pada momentum yang dihasilkan oleh KTT itu sendiri, bukan pada mekanisme kelembagaan yang berkelanjutan. Saksi-saksi berprofil tinggi dapat menciptakan gravitas seremonial, tetapi mereka tidak dapat menggantikan kerja keras yang diperlukan untuk membangun kembali kepercayaan strategis.
Thailand dan Kamboja memasuki kesepakatan dengan interpretasi berbeda tentang arti kepatuhan, terutama terkait postur pasukan dan hak patroli di kantong-kantong sengketa.
Lebih penting lagi, rezim pemantauan yang diusulkan menuntut kerja sama erat dan real-time antara dua militer yang sejak lama saling memandang melalui kacamata permusuhan. Misi pemantauan hanya dapat berhasil ketika komandan lapangan menghormati akses mereka, menerima temuan mereka, dan beroperasi di bawah aturan keterlibatan yang diselaraskan. Tidak satu pun dari kondisi itu yang ada saat ini.
Dan yang menghantui semua ini adalah pertimbangan politik domestik. Di Bangkok maupun Phnom Penh, para pemimpin sangat sensitif terhadap tuduhan kelemahan terkait integritas teritorial. Dalam lingkungan di mana sentimen nasionalis dapat dengan mudah dibakar, pemerintah sering bertindak defensif – bahkan preemptif – untuk menghindari serangan balik politik di dalam negeri.
Dendam Historis
Untuk memahami mengapa konflik ini berulang kali kembali ke ambang batas, kita harus menempatkannya dalam busur sejarah yang lebih panjang. Perbatasan Thailand-Kamboja merefleksikan warisan pembuatan batas era kolonial. Prancis, yang berkuasa atas Kamboja hingga 1954, sangat terlibat dalam penetapan garis perbatasan, sebuah proses yang meninggalkan garis ambigu dan klaim yang tumpang tindih.
Ambiguitas ini tidak berarti banyak ketika kedua negara disibukkan dengan konsolidasi internal dan gejolak Perang Dingin. Tetapi seiring dengan matangnya institusi mereka, menguatnya narasi nasional, dan transformasi nilai strategis zona-zona tertentu akibat pembangunan ekonomi, sengketa perbatasan pun mengeras.
Beberapa area yang diperebutkan membawa signifikansi budaya dan simbolis yang mendalam, termasuk kuil Preah Vihear, dibangun oleh Kekaisaran Khmer, yang keduanya klaim sebagai penerusnya. Pada 1962, Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan bahwa kuil tersebut berada dalam wilayah Kamboja.
Ketika sengketa meletup dari 2008 hingga 2011, ditandai dengan saling tembak artileri, pengungsian massal, dan tafsir hukum yang bersaing atas putusan ICJ, taruhan politik mengkristal. Bentrokan itu tidak hanya merusak properti dan mengusir warga sipil; tetapi juga menanamkan isu perbatasan ke dalam kesadaran nasionalis kedua negara. Bahkan periode-periode tenang relatif pada tahun-tahun berikutnya bertumpu pada keseimbangan yang tidak stabil.
Kebangkitan kekerasan tahun ini mengikuti pola yang telah mapan. Politik domestik di kedua ibu kota telah memasuki fase di mana para pemimpin merasa terdorong untuk menunjukkan keteguhan. Sementara itu, program modernisasi militer telah menyediakan lebih banyak alat paksaan bagi kedua belah pihak, meskipun tidak ada yang menginginkan konfrontasi penuh.
Kedekatan pasukan di kantong-kantong sengketa menyisakan sedikit ruang untuk kesalahan: Patroli rutin dapat disalahtafsirkan sebagai provokasi, dan pergerakan ambigu dapat dengan cepat meningkat menjadi respons bersenjata. Dalam lingkungan seperti itu, gencatan senjata, seberapa pun baik niatnya, memiliki peluang kecil untuk bertahan kecuali didukung oleh mekanisme yang mengatasi masalah struktural yang lebih dalam.
Fakta bahwa gencatan senjata yang difasilitasi ASEAN tidak secara langsung menangani segmen-segmen paling kontroversial dari perbatasan membuatnya rentan. Baik Thailand maupun Kamboja belum siap menerima demarkasi mengikat yang dapat ditafsirkan di dalam negeri sebagai mengalah. Sampai ada kejelasan – secara hukum, kartografis, dan politik – zona ini akan tetap menjadi area di mana masing-masing pihak merasa terdorong untuk menegaskan kehadirannya.
Faktor eksternal semakin memperumit kalkulasi. Kedua negara beroperasi dalam lingkungan geopolitik yang ditandai oleh persaingan kekuatan besar. Meskipun baik Thailand maupun Kamboja tidak berusaha menginternasionalkan sengketa ini, ada insentif yang bersaing untuk memamerkan otonomi, menghindari tekanan eksternal, atau menandakan keselarasan strategis. Dinamika ini mungkin tidak secara langsung menyebabkan bentrokan, tetapi menciptakan lingkungan politik di mana para pemimpin merasakan tekanan tambahan untuk memproyeksikan kekuatan.
Apa yang Harus Dilakukan ASEAN
Implikasi eskalasi ini melampaui hubungan bilateral. Jika serangan udara, bahkan yang terkalibrasi sekalipun, menjadi normal sebagai alat sinyal, Asia Tenggara berisiko tergelincir ke periode di mana posisi mengeras menjadi postur baku dalam sengketa teritorial. Pengungsian sipil dapat meluas. Langkah-langkah pembangunan kepercayaan – yang sudah rapuh – dapat menguap sama sekali. Dan ruang politik untuk diplomasi, yang mengandalkan ruang gerak para pemimpin untuk menjauh dari retorika maksimalis, dapat menyusut secara dramatis.
ASEAN kini menghadapi ujian relevansi. Diplomasi simbolis, deklarasi keprihatinan, dan penawaran “jasa baik” tidak akan cukup. Jika organisasi ini ingin menunjukkan bahwa ia dapat mengelola konflik di dalam jajarannya, ia harus mengambil tiga langkah penting.
Pertama, ia harus bersikeras bahwa misi pemantauannya sepenuhnya diterapkan dan diberi otonomi operasional. Pengamat membutuhkan akses tanpa batas ke titik rawan, dan penilaian mereka harus dilaporkan secara publik untuk mengurangi godaan bagi kedua belah pihak untuk mendistorsi fakta. Pemantauan transparan tidak akan menghilangkan sengketa, tetapi dapat mengurangi peluang untuk eskalasi oportunis.
Kedua, ASEAN harus membentuk kelompok krisis trilateral tetap yang terdiri dari Thailand, Kamboja, dan Ketua ASEAN. Kelompok ini harus diberi mandat untuk melakukan intervensi diplomatik dalam hitungan jam setelah insiden dilaporkan. Keterlibatan tepat waktu dapat mencegah kesalahpahaman mengeras menjadi respons militer.
Ketiga, ASEAN harus mulai meletakkan dasar untuk negosiasi jangka panjang mengenai demarkasi perbatasan. Ini akan sensitif secara politik dan mungkin tidak menghasilkan terobosan cepat, tetapi proses terstruktur yang didukung oleh kartografer netral, ahli hukum, dan peneliti sejarah dapat menciptakan ruang untuk pergerakan bertahap. Dialog yang lambat lebih baik daripada tidak ada dialog.
Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat melengkapi, meski tidak menggantikan, kepemimpinan ASEAN. Keahlian teknis PBB dalam sengketa perbatasan, pengalamannya dalam mengelola proses verifikasi, dan kapasitasnya untuk mendukung persiapan kemanusiaan dapat memperkuat upaya regional. Yang krusial, keterlibatan PBB dapat mendepolitisasi isu-isu sangat teknis yang sering terjalin dengan retorika nasionalis.
Namun, tidak satu pun dari alat-alat kelembagaan ini akan berarti kecuali para pemimpin politik di Bangkok dan Phnom Penh siap menghadapi masa lalu dengan jujur dan mempertimbangkan kompromi yang mungkin tidak populer. Perdamaian berkelanjutan membutuhkan lebih dari sekadar jeda dari kekerasan; ia membutuhkan konstituen yang bersedia menerima bahwa dendam historis harus diselesaikan melalui negosiasi, bukan melalui kekuatan atau posturing simbolis.
Runtuhnya gencatan senjata baru-baru ini tidak boleh dilihat hanya sebagai episode menyedihkan lainnya, tetapi sebagai tanda bahwa arsitektur keamanan Asia Tenggara masih belum lengkap. Kawasan ini telah membuat kemajuan mengesankan dalam membangun integrasi ekonomi dan kebiasaan diplomatik, tetapi dalam mengelola sengketa teritorial berisiko tinggi, kelemahan struktural tetap ada. Tanpa investasi berarti dalam transparansi, aturan bersama, dan mekanisme penegakan kredibel, bahkan kesepakatan yang paling diapresiasi sekalipun akan tetap rentan terhadap angin politik.
Thailand dan Kamboja kini berada di persimpangan jalan. Mereka dapat melanjutkan jalan di mana eskalasi periodik dinormalisasi, atau mereka dapat memilih untuk terlibat dalam suatu proses, meskipun panjang dan tidak sempurna, yang mengarah pada penyelesaian akhir. Biaya dari pilihan pertama akan ditanggung oleh warga sipil, komunitas perbatasan, dan stabilitas regional. Manfaat dari pilihan terakhir akan melampaui jauh dari perbatasan bersama mereka.
Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak serta merta mencerminkan sikap editorial Al Jazeera.