Minggu lalu, kepresidenan tripartit Bosnia dan Herzegovina menyetujui partisipasi pasukan Bosnia dalam misi stabilisasi internasional di Gaza. Keputusan ini merupakan momen langka konsensus antaretnis, yang nyaris hilang sejak berakhirnya Perang Bosnia pada 1990-an.
Misi tersebut diotorisasi oleh resolusi Dewan Keamanan PBB yang diadopsi pada 17 November, berdasarkan rencana kontroversial Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang genosida di Gaza. Resolusi itu mengizinkan penyebaran pasukan internasional untuk mengawasi demiliterisasi dan penghancuran infrastruktur militer, serta membantu mengesahkan pengaturan tata kelola transisional untuk wilayah kantong tersebut.
Sudah jelas bahwa rencana ini menguntungkan Israel dan dimaksudkan untuk membantunya semakin mengkonsolidasi pendudukan atas wilayah Palestina. Pertanyaannya, mengapa sebuah negara yang sendiri pernah mengalami genosida dan menyaksikan protes rutin mengutuk genosida di Gaza, memutuskan untuk berpartisipasi dalam misi semacam itu?
Solidaritas Populer dengan Gaza
Sedikit masyarakat di Eropa yang mengidentifikasi dengan penderitaan Palestina sedalam masyarakat Bosnia. Dalam survei Desember 2023, 61 persen responden menyatakan Bosnia harus mendukung Palestina. Di kalangan Bosniak, persentase yang merasa solidaritas dengan perjuangan Palestina bahkan lebih tinggi; sementara Kroasia dan Serbia terbelah antara mendukung Israel, Palestina, atau bersikap netral.
Di Sarajevo, dukungan untuk Gaza terlihat lebih dari jelas. Selama dua tahun terakhir, ribuan orang turun ke jalan-jalan ibu kota dalam protes rutin mengutuk perang genosida Israel di Gaza. Merek internasional seperti Zara dan rantai makanan cepat saji AS seperti KFC, Burger King, dan Coca-Cola telah diboikot.
Setiap pekan, masyarakat berkumpul di dekat monumen Api Abadi Sarajevo untuk membacakan dengan lantang nama-nama anak Palestina yang tewas di Gaza—sebuah ritual peringatan yang sunyi namun menghancurkan.
Pada Oktober, hampir 6.000 orang berbaris melintasi Sarajevo di bawah spanduk “Bosnia dan Herzegovina untuk Palestina Merdeka”, dimulai dari Monumen untuk Anak-Anak Terbunuh di Sarajevo yang Terkepung dan berakhir di dekat Museum Nasional. Para demonstran membawa bendera Palestina serta poster bertuliskan “Hentikan Genosida” dan “Stop Membunuh Anak-Anak”. Pesannya jelas: masyarakat yang selamat dari pengepungan dan genosida percaya mereka memiliki kewajiban moral untuk berdiri bersama Gaza.
Aspek paling mencolok dari unjuk solidaritas ini adalah siapa yang bergabung. Dukungan paling konsisten dan terlihat untuk Gaza datang bukan dari lembaga keagamaan Islam Bosnia atau partai politik arus utama, melainkan dari intelektual, seniman, mahasiswa, dan aktivis akar rumput yang berorientasi pada masyarakat sipil dan sering beraliran kiri.
Bahkan, Masyarakat Islam di Bosnia dan Herzegovina tidak mengorganisir pawai besar atau mobilisasi nasional, begitu pula partai-partai politik Muslim Bosniak. Sebaliknya, jalan-jalan dipenuhi warga biasa—banyak yang sekuler, banyak yang muda—yang lebih didorong oleh refleks etika yang dibentuk oleh pengalaman hidup terkepung, mengungsi, dan kekerasan massal, daripada oleh afiliasi keagamaan formal.
Yang sama révélatifnya adalah absennya kelompok-kelompok yang secara eksplisit membingkai identitas mereka di sekitar solidaritas religius. Komunitas Salafi di Bosnia, yang sering vokal dalam soal kepatuhan ritual dan kemurnian doktrin, sebagian besar berada di luar mobilisasi publik untuk Gaza. Keterlibatan mereka jarang melampaui khutbah, pernyataan daring, atau isyarat simbolis.
Dalam kasus Bosnia, solidaritas dengan Gaza muncul bukan sebagai ekspresi religiositas terorganisir, melainkan sebagai respons sipil dari akar rumput yang berakar pada ingatan, empati, dan rasa keadilan yang secara luas dirasakan bersama.
Lalu, apa yang mendorong kepresidenan tripartit menyetujui partisipasi dalam misi yang dimaksudkan untuk mendukung Israel, sementara warga Bosnia secara besar menunjukkan solidaritas dengan Palestina?
Disfungsi dan Ketergantungan
Untuk memahami politik Bosnia, penting untuk menyoroti sumber disfungsinya: sistem pemerintahan yang terlampau rumit berbasis identitas etnis, yang dibentuk oleh Perjanjian Dayton pada 1995.
Bosnia memiliki kepresidenan tripartit, yang bergilir setiap delapan bulan antara satu anggota Bosniak, satu Serbia, dan satu Kroasia. Setiap anggota dipilih secara pluralitas, bukan mayoritas, dari dalam kelompok etnis mereka, yang justru memperkuat politik etnis zero-sum daripada konsensus. Parlemen Bosnia juga memiliki kuota etnis.
Keputusan seharusnya diambil dengan konsensus, yang seringkali tidak tercapai, menyebabkan kebuntuan. Alhasil, sistem yang terlalu rumit ini seringkali tidak dapat mengambil keputusan sesederhana menyetujui anggaran negara. Lantas, bagaimana mungkin mereka mencapai konsensus tentang penempatan pasukan penjaga perdamaian di Gaza?
Penting juga untuk diungkapkan bahwa Bosnia sebelumnya telah berpartisipasi dalam misi penjagaan perdamaian internasional. Sejak pertengahan 2000-an, negara ini rutin menyumbangkan pasukan, polisi militer, tenaga medis, dan perwira staf untuk misi di luar negeri yang dipimpin NATO, PBB, dan Uni Eropa, terutama di Afghanistan, tetapi juga di Irak, Republik Demokratik Kongo, Mali, Sudan Selatan, dan Siprus.
Penempatan ini berfungsi sebagai isyarat simbolis, yang dipromosikan oleh organisasi internasional berpengaruh yang berbasis di Sarajevo—PBB, UE, dan NATO—untuk menandai transisi Bosnia dari konsumen bersih menjadi penyedia keamanan bersih. Di saat yang sama, ini menjadi wahana yang mudah bagi organisasi-organisasi tersebut untuk memamerkan narasi pembangunan negara yang tampaknya sukses kepada donor internasional mereka.
Dalam kasus misi perdamaian Gaza, para pemimpin elit etnis Bosnia mungkin melihat partisipasi sebagai cara untuk mengambil hati Washington demi kepentingan mereka sendiri. Pemimpin Bosniak masih memandang AS sebagai penjamin utama integritas teritorial Bosnia, sementara elit Kroasia melihat dukungan AS sebagai pengaruh dalam hubungan dengan UE. Pemimpin Serbia, terlepas dari retorika anti-Barat mereka, telah berinvestasi besar dalam firma lobi AS untuk menarik perhatian Trump dan berusaha menghapus nama-nama tokoh Serbia terkemuka dari daftar sanksi AS.
Ketergantungan ini menggarisbawahi kedaulatan Bosnia yang terkekang, di mana kebijakan luar negeri sering kali menandakan loyalitas ke luar daripada strategi nasional yang koheren di dalam.
Tapi bagi banyak warga Bosnia, Gaza bukanlah masalah keamanan yang abstrak; ia adalah cermin moral—yang merefleksikan trauma mereka sendiri yang belum terselesaikan.
Selagi sentimen publik didorong oleh empati dan solidaritas, para pemimpin dari ketiga kubu mendekati Gaza terutama melalui prisma kepentingan politik jangka pendek. Hasilnya adalah pola yang familier dalam politik Bosnia: kebijakan mencerminkan kepentingan elit yang sempit, bukan kehendak populer.
Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis dan tidak necessarily mencerminkan sikap editorial Al Jazeera.