Mantan Presiden Madagaskar, Andry Rajoelina, yang digulingkan melalui sebuah kudeta pekan lalu, telah dicabut kewarganegaraannya oleh rezim baru.
Keputusan yang ditandatangani oleh Perdana Menteri baru Herintsalama Rajaonarivelo itu mengacu pada undang-undang setempat yang menetapkan bahwa individu yang memperoleh kewarganegaraan asing seharusnya kehilangan kewarganegaraan Malagasinya.
Rajoelina, 51 tahun, memperoleh kewarganegaraan Prancis sepuluh tahun silam, yang memicu seruan agar ia didiskualifikasi dari pemilihan presiden 2023. Namun, ia menampik seruan tersebut dan akhirnya terpilih.
Ia melarikan diri dari negara kepulauan Afrika tersebut setelah unjuk rasa selama berminggu-minggu akibat kelangkaan listrik dan air yang berkepanjangan, yang memuncak pada pengambilalihan kekuasaan oleh militer yang dipimpin Kolonel Michael Randrianirina.
Rajoelina menyatakan bahwa ia bersembunyi demi keamanannya sendiri, dan lokasinya hingga kini masih tidak jelas.
Saat mengungkap kewarganegaraan Prancisnya beberapa bulan sebelum pemilihan presiden terakhir Madagaskar, ia berargumen bahwa ia hanya memperolehnya secara diam-diam untuk mempermudah urusan anak-anaknya yang sedang belajar di Prancis.
Dalam beberapa pekan terakhir, ia menghadapi demonstrasi yang awalnya diorganisir oleh gerakan pemuda Gen Z Mada dan terinspirasi oleh protes anti-pemerintah serupa di Nepal, yang justru semakin memburuk ketika pemerintahannya merespons dengan kekerasan.
Rajoelina memecat menteri energinya dan kemudian seluruh pemerintahannya—namun hal ini kurang berhasil meredam desakan agar ia turun jabatan.
Para pengunjuk rasa berharap Rajoelina akan mengundurkan diri untuk membuka jalan bagi transisi demokratis yang mulus.
Alih-alih mundur, ia justru bertahan pada kekuasaanya, yang pada akhirnya berujung pada unit militer elit Madagaskar, dimana Randrianirina merupakan kepalanya, untuk merebut kekuasaan.
Ia kini telah dilantik dan telah membentuk pemerintaham baru, dengan janji akan menyelenggarakan pemilu dalam waktu dua tahun.